Redaksi 
Teropongistana.com Sumatra Utara – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08, Revitiyoso Husodo, menyoroti sikap Kapolres Madina AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H, S.I. yang di nilai diskriminatif terhadap respon maraknya pertambangan-pertambangan illegal di wilayah hukumnya. Hal tersebut ditunjukan ketika wartawan dari teropongistana.com melakukan konfirmasi terkait Dugaan Penganiayaan yang di Lakukan Bos Perusahaan Tambang Ilegal (PETI) yang berada di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.
“Kapolda Sumatra Utara harus mencopot Kapolres Madina yang diskriminatif ketika ditanya oleh awak media tentang persoalan Dugaan Kasus Penganiayaan yang dilakukan Bos Tambang Ilegal tiga tahun lalu, termasuk maraknya galian tambang di Bukit Siayo. Nanti saya akan bicara ke Kapolda Sumatra Utara,” kata Ketua Umum GERAK 08, Revitiyoso Husodo saat dihubungi lewat telepon selulernya, Rabu (07/05/2025)
Disinggung tentang penanganan Kasus penganiayaan 3 tahun lalu yang di lakukan oleh Bos Perusahaan Tambang Ilegal (PETI) yang saat ini ditangani oleh kepolisian. Revitiyoso mendorong agar kasus tersebut tetap berjalan dan bisa terus berlanjut ke tahap persidangan.
“Harus ditangkap bos-bos besar tambang emas, tambang pasir, tambang tanah yang memang illegal. Jangan sampai hanya pekerja yang dibawahnya saja,’’ tutur Pria berambut Pirang tersebut
Revitiyoso mengingatkan agar pelaku usaha tambang illegal di Desa Tangga Bosi Bukit siayo, Sumatra Utara, segera sadar, karena aktivitasnya saat ini menjadi persoalan serius di Masyarakat.
“Aktivitas tambang yang kian marak, berharap agar para pelaku tambang illegal segera sadar, dan tolong hargai pemerintah, jangan mereka semakin merasa bebas dalam melakukan usaha pertambangan. Apalagi tanpa ada koordinasi yang baik kepada pemerintah daerah, sehingga aktivitas pertambangan di Tangga Bosi Bukit Siayo itu tidak semakin menjadi persoalan masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak,” katanya
![Jakarta - Panglima Tni Jenderal Agus Subiyanto Mengeluarkan Keputusan Panglima Tni Nomor Kep 554.A/Iv/2025 Tanggal 30 April 2025. Keputusan Panglima Tersebut Membatalkan Mutasi Tujuh Perwira Tinggi, Termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Sehari Sebelumnya Letjen Kunto Bersama Enam Perwira Tinggi Lainnya Dimutasi Dengan Kep 554/Iv/2025, Yang Dikeluarkan Pada Tanggal 29 April 2025. Putra Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno Itu Semula Dimutasi Dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Ke Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Ksad). Pembatalan Kep 554 Hanya Selang Sehari Tersebut Semakin Menegaskan Spekulasi Bahwa Mutasi Berkaitan Dengan Dan Didorong Oleh Motif Politik, Dimana Sebelumnya Bersama Ratusan Perwira Tni Lainnya Melalui Sebuah Pernyataan Tertulis Meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Dicopot. Meskipun Spekulasi Ini Dibantah Oleh Markas Besar Tni Yang Menegaskan Bahwa Mutasi Merupakan Bagian Dari Mekanisme Pembinaan Karier Dan Kebutuhan Organisasi, Publik Sulit Mempercayai Hal Itu. Letjen Kunto Baru Menjabat Selama Empat Bulan Sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Maka Kalau Mutasi Itu Terbilang Cepat Dan Tidak Lazim. Mutasi Dan Pembatalan Mutasi Tersebut Patut Diduga Tidak Melibatkan Kerja Profesional Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Mutasi Yang Dibatalkan Ini Merupakan Pelajaran Sangat Penting Bahwa Tni Tidak Boleh Menjadi Alat Politik Kekuasaan Dan Menjadi Perpanjangan Kepentingan Politik Pihak Tertentu, Termasuk Presiden Atau Pihak Lain Yang Mempengaruhinya. Tni Hanya Boleh Menjadi Instrumen Politik Negara Dan Menjalankan Fungsi Utamanya Di Bidang Pertahanan Untuk Melindungi Kedaulatan Dan Keselamatan Negara. Di Samping Itu, Pembatalan Mutasi Dalam Sehari Itu Pasti Menggerus Kepercayaan Publik. Sebelumnya, Mabes Tni Melalui Kapuspen Tni, Menyatakan Bahwa Mutasi Ini Adalah Bagian Dari Sistem Pembinaan Personel Sekaligus Kebutuhan Organisasi Untuk Menjawab Tantangan Tugas Yang Terus Berkembang. Kapuspen Tni Sebelumnya Menegaskan, Rotasi Ini Menunjukkan Komitmen Panglima Tni Dalam Mendorong Peningkatan Kinerja Satuan Dan Memperkuat Soliditas Di Seluruh Lini Organisasi. Hanya Dalam Sehari, Panglima Tni Yang Sama Lalu Menganulir Keputusannya Sendiri. Sulit Bagi Publik Untuk Percaya Bahwa Di Mutasi Yang Dibatalkan Itu Didasarkan Pada Profesionalitas Tata Kelola Tni Dan Tuntutan Objektif Untuk Tni Beradaptasi, Tapi Lebih Mengakomodasi Motif Dan Kepentingan Politik Kekuasaan.[]](https://cetromedia.com/wp-content/uploads/2025/05/images-1.jpeg "Hendardi Angkat Bicara Terkait Pembatalan Mutasi Tujuh Perwira Tinggi 4")
