680 Perusahaan Tambang di Kawasan Hutan di Laporkan ke KPK, Banten dan Kalimantan Disebut

Teropongistana.com Jakarta – Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir secara resmi melaporkan 680 Perusahaan yang diduga melakukan kegiatan pertambangan dan perkebunan Sawit di dalam kawasan hutan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Mukhsin, ratusan perusahaan tersebut dilaporkan karena tidak izin alias penyerobotan kawasan hutan.

“Sudah saya laporkan 680 Perusahaan tambang yang berada di kawasan hutan ke KPK. Saya optimis laporan ini bisi segera ditindak lanjuti oleh KPK,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir kepada awak media, Jumat (9/5/2025)

Dugaan Korupsi Aset Rampasan di Kejagung, Menunggu Keberanian KPK

Disinggung tentang nama-nama perusahaan mana saja yang dia laporkan ke KPK. Mukhsin enggan merinci untuk ke 680 perusahaan yang ia laporkan ke KPK, karena kata Mukhsin itu sudah ranah penyidik dan jumlah data perusahaan tersebut tersebar di seluruh Indonesia.

“Kalimantan dan Riau ada masuk, di Banten juga ada datanya yang dilaporkan. Cuma untuk nama-namanya nanti urusan KPK, mereka nanti buka sendiri,” ujar Mukhsin.

Sumedang — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM, menyambangi lokasi bencana longsor yang terjadi di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI itu juga meninjau langsung tempat pengungsian serta menyerahkan bantuan sembako dan selimut kepada para pengungsi yang terdampak longsor. “Kehadiran saya disini ingin memastikan bahwa negara hadir bersama masyarakat terdampak bencana untuk melindungi dan memulihkan kembali kehidupan masyarakat setempat. Bantuan yang kita sampaikan insya Allah cukup meringankan beban para pengungsi namun saya berharap ada solusi jangka panjang dari perbaikan infrastruktur, hunian aman, hingga pemulihan psikososial warga terdampak,” kata Kiai Maman kepada wartawan di Desa Cisalak, Sumedang, Selasa (6/5). Selain meninjau fasilitas pengungsian serta lokasi bencana, Kiai Maman lantas memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama lembaga terkait. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan arahan penanganan para pengungsi khususnya para lansia dan anak-anak, sampai upaya mitigasi bencana agar tidak lagi kejadian serupa di sekitar wilayah terdampak. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB ini juga mendorong agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan cepat, tepat, dan berorientasi pada keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat ke depan. “Kita ingin semua unsur bergerak cepat dan tepat. Warga harus segera mendapatkan solusi yang konkret, aman, dan berkelanjutan,” tegas KH. Maman dalam keterangannya di sela kunjungan. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini antara lain Andrea Yuferijal selaku Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Swsono dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si. yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Camat Cisarua Bu Eneng Yulia, S.Sos., M.E., Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Pak Soni, serta Kepala Desa Cisalak, Titi Hasanah. Kehadiran berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah tersebut menunjukkan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan bencana.

Mukhsin menjelaskan dari data satu perusahaan tambang yang dia laporkan ke KPK, kata Mukhsin itu bisa membiayai program Makan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mukhsin, KPK perlu masuk untuk memeriksa perusahaan-perusahaan tambang yang ada di kawasan hutan tak berizin tersebut.

“Data ini gak main-main dan tidak boleh dibuka dulu ke publik, ada juga pengelolaanya dilakukan oleh perorangan. Intinya sudah saya serahkan ke KPK datanya,” sebut Mukhsin.

Baca Juga