Teropongistana.com Jakarta – Isu reshuffle kembali mengguncang kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Spekulasi semakin menguat setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menandatangani sejumlah surat keputusan. Dalam foto tersebut, Dasco terlihat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai langkah reshuffle sudah mendesak untuk dilakukan. Ia menyebut, setidaknya ada tiga menteri yang dinilai layak diganti karena kerap memicu kontroversi dan hanya menjadi beban bagi Presiden Prabowo.

Baca JugaKampus UNUSIA Disemarakkan Ratusan Karangan Bunga untuk Sidang Doktor Kiai Maman ImanulhaqSabtu, 17 Mei 2025
Jakarta — Suasana meriah menyelimuti halaman depan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta pada Sabtu siang. Ratusan karangan bunga ucapan selamat tampak berjejer rapi, menyambut pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor Kiai Maman Imanulhaq, (17/5). Sidang terbuka ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, sebagai bagian dari proses akademik Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara UNUSIA. Dalam disertasinya yang berjudul "Dinamika Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tradisi di Cirebon Abad XVII", Kiai Maman menyoroti peran sentral Cirebon dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-15. Penelitiannya menggambarkan bagaimana Islam berkembang bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan kultural yang membentuk struktur sosial dan politik masyarakat lokal. Karya ilmiah ini memperkaya khazanah pemikiran Islam Nusantara—sebuah pendekatan keberagamaan yang inklusif, adaptif terhadap budaya lokal, dan berpijak kuat pada sejarah peradaban.

“Setidaknya ada tiga, yaitu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Mereka hanya menjadi beban presiden,” ujar Jamiluddin.

Menurutnya, keberadaan ketiga menteri tersebut justru menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menyoroti dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online yang disebut dalam persidangan, yang menurutnya merusak citra Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga3 Tahun Pelaku Penganiayaan Tak Tertangkap, Aktivis: Negara Kalah oleh PenjahatSabtu, 17 Mei 2025
Mandailing Natal – Tiga tahun telah berlalu sejak kasus penganiayaan terhadap seorang aktivis yang terjadi di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, namun hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), melalui Nani Maulana, menilai bahwa mangkraknya kasus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan patut dipertanyakan kinerja aparat kepolisian. "Setiap kali ada rencana penangkapan, informasinya selalu bocor lebih dulu. Ini mengindikasikan ada pihak internal yang sengaja membocorkan upaya penegakan hukum," ujar Nani Maulana. Ia juga menyoroti maraknya serangan di media sosial terhadap akun milik korban, yang berisi ancaman dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan tambang ilegal tersebut. KITA juga menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat negara. "Ada dugaan oknum polisi rutin menerima setoran dari pelaku, kepala desa yang disebut-sebut telah menerima uang tutup mulut, hingga dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi bahan baku tambang," tambah Nani. KITA mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku penganiayaan maupun jaringan tambang ilegal yang terdiri dari lebih dari 70 bos tambang, segera ditindak tegas. “Jika aparat penegak hukum tidak mampu menuntaskan kasus ini dan menangkap otak-otak kerusakan lingkungan tersebut, maka ini membuktikan negara kalah oleh para penjahat,” pungkas Nani. KITA menyerukan kepada Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan instansi terkait untuk tidak menutup mata dan segera turun tangan menuntaskan persoalan ini sebelum publik kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap sistem hukum di negeri ini.

Mengenai Menteri Kesehatan, Jamiluddin mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Budi Gunadi Sadikin kerap memicu polemik yang membuat citranya di mata publik, khususnya para akademisi dan tenaga kesehatan, semakin negatif.

“Mayoritas guru besar dan asosiasi kesehatan sudah kehilangan kepercayaan kepada Budi Gunadi,” tambahnya.

Baca JugaProyek Hotel Elite Politik Disorot, Fpm Desak Audit Izin MyzeJumat, 16 Mei 2025