Musa Weliansyah Minta Bupati Lebak Tak Respon Ocehan Hj Mulyadi Jayabaya Soal Evaluasi 4 Kepala Dinas

Teropongistana.comLebak – Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah menyoroti pidato mantan Bupati Lebak Hj Mulyadi Jayabaya dinilai kurang etis yang marah-marah agar empat (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lebak diganti. Pernyataan mantan Bupati Lebak tersebut dilakukan pada saat sambutan di acara gerakan tanam padi sawah serentak bersama Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Selasa (27/5/2025)

“Saya sangat menyayangkan pidato koreksi dari mantan Bupati Lebak Hj Mulyadi Jayabaya dua periode itu yang meminta agar 4 kepala OPD atau Dinas di Lebak untuk diganti didepan umum. Padahal, orang seperti beliau tidak sulit untuk memanggil dan menegur ke empat kepala dinas yang saat ini menjabat,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI DPRD Banten Musa Weliansyah lewat sambungan selulernya, Rabu (28/5/2025)

Jakarta – Isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka. Sejumlah menteri dikritik atas kinerja dan komunikasi yang dinilai tidak memadai, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk digeser pertama kali dari Kabinet Merah Putih, 25 Mei 202. Pengamat politik Rocky Gerung menjadi salah satu pihak yang paling vokal mendesak reshuffle. Dalam forum Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5), Rocky menilai banyak menteri dalam kabinet saat ini lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi pribadi dibandingkan kinerja profesional. “Harus ada reshuffle. Lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky. Ia menyebut menteri-menteri yang kecewa karena tak lagi leluasa mengakses APBN sebagai hambatan bagi reformasi birokrasi. “Mereka tidak akan mengundurkan diri karena kepentingan mereka terlalu besar. Ini momentum Presiden untuk memulai era baru,” tambahnya. Bahlil Bungkam Soal Reshuffle, Bela Jokowi Menanggapi pernyataan Rocky, Bahlil Lahadalia memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menyatakan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun di kesempatan lain, Bahlil justru tampil membela Presiden Joko Widodo dalam isu tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat. "Menurut saya ini sudah keterlaluan. Seolah-olah tidak ada isu lain. Saya tidak percaya sama sekali dengan tuduhan itu,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/5). Manuver Politik Bahlil Tuai Sorotan Kritik terhadap Bahlil tidak hanya datang dari luar pemerintahan. Seorang kader muda Partai Golkar mengungkap bahwa Bahlil—yang kini menjabat Ketua Umum Golkar—sedang mengonsolidasikan penuh struktur partai di tingkat provinsi. Semua penunjukan ketua DPD di daerah disebut harus melalui persetujuan langsung dari Bahlil. Menurut sumber itu, Bahlil juga membuka jalan politik untuk Gibran maju sebagai calon presiden 2029. Operasi politik ini diduga diarahkan oleh “raja Jawa,” istilah yang merujuk pada mantan Presiden Joko Widodo, yang juga disebut sebagai mentor politik Bahlil. "Bahlil dikenal pintar melakukan manuver politik. Dia sering bertindak di luar komando Presiden Prabowo. Patut diwaspadai karena loyalitasnya lebih ke Jokowi, yang membesarkannya secara politik,” ujar sumber tersebut. Potensi Konflik Internal Kabinet Kedekatan Bahlil dengan Jokowi serta manuver politiknya yang agresif memunculkan kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan di tubuh pemerintahan. Jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, pengamat memprediksi Bahlil menjadi salah satu nama pertama yang akan digeser demi menjaga soliditas dan kontrol penuh Presiden Prabowo terhadap kabinetnya.

Kemudian kata Musa, perlu diketahui bahwa ke empat Kepala Dinas yang saat ini menjabat adalah hasil pengangkatan pada masa perode Bupati sebelumnya yaitu anak kandung beliau. Musa menduga, apa yang disampaikan oleh Hj Mulyadi Jayabaya merupakan efek dari kekecewaan Pilkada Kabupaten Lebak pada 2024 yang masih terasa.

“Saya menduga pidato dari Hj Mulyaadi Jayabaya yang meminta evaluasi kepala dinas ini bentuk kekecewaan pada saat Pilkada 2024 masih terasa. Harapan saya ke Bupati Hasbi Jayabaya tidak bisa diintervensi oleh siapa saja termasuk oleh bapak nya sendiri dalam memimpin Kabupaten Lebak,” ucap Musa.

Direktur PT Media Bisnis KBB: Aep Saepudin Sutarlan, Pengusaha Perintis Harus Optimis

Lebih lanjut, Musa pun berharap kepada Bupati Lebak Hasbi tegak lurus dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk orang tuanya. Kata Musa, dia meminta kepada Bupati Lebak untuk tetap profesional akuntabel dan berintegritas.

“Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan itu hak progratif Bupati Lebak Hasbi termasuk melakukan evaluasi kinerja kepala dinas jangan ada intervensi dari manapun termasuk orang tuanya senidiri,” tegas Musa.

Baca JugaKeren, BULOG Kancab Lebak Dua Kali Capai Target PengadaanMinggu, 25 Mei 2025