DPRD Banten Komitmen Dukung Program Sekolah Gratis Andra Soni

Teropongistana.com SERANG – Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengapresiasi program sekolah SMA/SMK dan SKh swasta dari Gubernur Banten Andra Soni, yang mulai berjalan tahun 2025. Program ini diyakini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Banten.

“Program sekolah gratis merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin keadilan sosial,” katanya, Rabu, 18 Juni 2025.

Baca Juga Gawat, Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak JPU Rabu, 18 Juni 2025

Program ini dinilai sangat penting mengingat masih banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.

“Dengan program ini semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan, tanpa terkendala biaya,” ucapnya.

Baca Juga Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama Selasa, 17 Juni 2025

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.

Selain itu, program sekolah gratis juga diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selama ini, hanya sekolah negeri yang digratiskan, sehingga menjadikan sekolah-sekolah negeri sebagai tujuan utama.

Padahal, kapasitas sekolah negeri terbatas, yang mengarah pada persaingan ketat dalam perebutan kursi, bahkan menimbulkan dugaan adanya praktik jual beli kursi.