“Tahun sebelumnya pemprov Banten hanya menggratiskan SMA/SMK dan Skh negeri, sehingga sekolah negeri jadi tujuan utama orang tua siswa. Sementara kapasitas negeri terbatas, yang terjadi adalah rebutan kursi. Tidak jarang muncul dugaan praktik jual beli kursi,” ujarnya.

Dengan ikut digratiskannya SMA/SMK dan SKh swasta, tidak ada lagi perbedaan perlakuan Pemprov Banten terhadap masyarakat, semua dapat menikmati sekolah gratis.

Baca Juga Gawat, Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak JPU Rabu, 18 Juni 2025
Gawat, Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak Jpu

“Dampak postifinya juga dirasakan sekolah swasta, saya dapat informasi bahwa sekolah swasta yang berpartisipasi dalam program sekolah gratis ini kembali banyak menerima siswa,” ucapnya.

DPRD Banten, kata Yudi, berkomitmen untuk terus mendukung alokasi program sekolah gratis. Pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Banten yang berkualitas.

Baca Juga Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama Selasa, 17 Juni 2025
Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.

“Langkah ini akan berkontribusi terhadap Indonesia Emas Tahun 2045,” pungkasnya.