“Jelas ini sangat membahayakan bagi kesehatan Masyarakat dan generasi muda hari ini, belum lagi menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat dan Kerugian pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk Anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Setahu Kami kalau tidak salah, 2025 ini sedang ada program Operasi Gurita yang di selenggarakan oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea-Cukai) yang bekerjasama dengan BAIS-TNI. Namun di kabupaten Lebak ini tidak terlihat, karena masih begitu banyak peredaran yang ada dan ini mengindikasikan lemah nya pengawasan dan pelaksanaan dari program tersebut,” tegas Ketua PMII Lebak Ahmad Saeffudin Halim pada awak media, Jumat 20 Juni 2025.

Dengan adanya peredaran rokok ilegal di Lebak, PC PMII Lebak mendesak agar

Baca Juga Misteri Galian C Diduga ilegal di Lebak Tak Diketahui Pemiliknya Kini Ditutup Rabu, 18 Juni 2025
Misteri Galian C Diduga Ilegal Di Lebak Tak Diketahui Pemiliknya Kini Ditutup

1. Bea Cukai dan Polres Lebak segera mengintensifkan operasi pasar dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

2. Pemerintah Daerah dan DPRD Lebak memperkuat regulasi, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta hukuman administratif bagi penjual;

Baca Juga KPK Benarkan Kumpulkan Bukti Tangani Dugaan Korupsi 8,3 Triliun PT Pupuk Indonesia Rabu, 18 Juni 2025
Kpk Benarkan Kumpulkan Bukti Tangani Dugaan Korupsi 8,3 Triliun Pt Pupuk Indonesia

3. Masyarakat turut aktif melaporkan setiap indikasi peredaran rokok ilegal kepada aparat atau pihak berwenang.

“Rokok ilegal adalah kejahatan yang serius karena merugikan negara, menciptakan persaingan usaha tidak sehat, dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat,”tegas Ahmad Saefuddin Halim.

Baca Juga Gawat, Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak JPU Rabu, 18 Juni 2025
Gawat, Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak Jpu

PMII LEBAK menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan tidak membeli produk rokok tanpa pita cukai. Ciri-ciri rokok ilegal antara lain tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika menemukan peredaran rokok ilegal di lingkungannya.

“Sebagai bagian dari langkah preventif, PC. PMII LEBAK akan terus mensosialisasikan tentang bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal, serta memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai distribusinya,” ujar Ahmad Saefuddin Halim Ketua PMII Lebak.

Baca Juga Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama Selasa, 17 Juni 2025
Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.