GSBK dan CBA Minta Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Teluk Sulaiman Berau Senilai Rp52,3 Miliar

Teropongistana.com Jakarta – Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, semakin menguat. Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) dan Center For Budget Analisis (CBA) kompak meminta Kejagung segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk menuntaskan kasus ini.

Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, menilai aparat penegak hukum di wilayah Berau dan Kalimantan Timur terkesan lumpuh dalam menangani perkara tersebut. Padahal nilai kontrak proyek mencapai sekitar Rp52,3 miliar dan sudah ada indikasi kuat pelanggaran teknis.

APH Diminta Cegah Potensi Korupsi dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak KKO Teropongistana.com Jakarta - Baru saja memasuki tahun anggaran 2025, Sudin SDA Jaksel bergerak cepat menyelesaikan beberapa kontrak kerja dengan kontraktor lewat proses E Purchasing alias penunjukan yang diakui banyak kontraktor sangat subjektif tergantung hubungan personal pejabat dengan pengusaha. Santo sebagai Kasudin SDA Jaksel dan pejabat yang ditunjuk mengurusi pengadaan barang dan jasa diunit ini lalai, tidak acuhkan ketentuan dan peraturan yang mengikat sesuai ketentuan Kepres dan LKPP. Demikian dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia kepada info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih lanjut Lamhot menguraikan satu contoh kasus dimana perusahaan kualifikasi B (Besar) yang diberikan jatah mengerjakan proyek diatas Rp 50 miliar malah merampok haknya perusahaan Kualifikasi M (menengah) yang jatahnya dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan tersebut yakni PT Rosa Lisca. Perusahan ini baru saja berkontrak dengan Sudin SDA Jaksel di proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir KKO, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu tgl 26 Februari 2025 lalu senilai kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui pula bahwa perusahaan ini bernaung di asosiasi pengusaha konstruksi tertua yakni GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga terungkap perusahaan ini baru saja memperpanjangan SBU-nya ( Sertifikat Badan Usaha) masa berlaku dari Masa berlaku SBU 2025-02-18 s.d 2028-02-17. Info Indonesia yang mengecek data data yang dari LSM ini, terlihat benar adanya. Cross chek dilakukan mulai dari legalitas perusahaan, kualifikasi, susunan pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan dan terakhir data kontrak dari situs lkpp.co.id dan situs LPJK.co.id. Lamhot mengaku miris melihat perilaku pejabat dan pengusaha belakang ini yang tidak punya rasa malu dan takut. "Tidak punya malu ke masyarakat dan tidak takut dengan hukum". Kita enggak ngerti apakah hukum masih berlaku di Pemprov DKI ini? Ujar nya getir. Ditambahkannya, bagaimanapun kasus ini akan segera kami laporkan ke Inspektorat DKI dan KPK ya, tegas dia. Kami tidak akan tinggal diam melihat penyimpangan penyimpangan mendasar yang dimulai dari administrasi begini. Karena bila dari hulunya sudah jorok, pasti kehilirnya akan lebih kotor lagi. Kita semua yang rugi karena perilaku korup.oknum oknum, tegas dia. Kasudin SDA Jaksel, Santo yang berulangkali dihubungi dan dikirim konfirmasi lewat WhatsAppnya tidak merespon. Begitu juga salah satu direksi perusahaan PT Rosa Lisca yakni David Pangaribuan tak kunjung memberikan klarifikasi.

“Mulai dari CBA hingga aktivis anti korupsi di Berau telah melaporkan dugaan penyimpangan ini. Konstruksi dermaga disebut tidak sesuai spesifikasi kontrak, volume dan mutu beton tidak sesuai standar SNI 2847-2019,” ujar Febri, Senin (11/8/2025).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa proyek yang dikerjakan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau ini sarat aroma korupsi. Ia menyoroti pola pemenang tender yang terkesan “langganan” dan berpotensi menunjukkan kedekatan dengan panitia lelang.

CBA Dorong Kejari Jaksel Menyusuri Jejak Donald Wihardja dan Pandu Sjahrir

Polemik ini bermula pada 2020 ketika PT Jasin Effrin Jaya memenangkan proyek tahap I dengan nilai negosiasi Rp11,04 miliar dari pagu Rp11,7 miliar. Perusahaan yang sama kembali menang pada 2021 dengan nilai Rp17,48 miliar dari pagu Rp18,24 miliar. Tahun 2024, giliran PT Cemara Megah Persada menang tender senilai Rp11,08 miliar, disusul CV Mustika Intan Nia pada 2025 dengan kontrak Rp12,76 miliar.

“Ini seperti langganan proyek. Kalau tidak ada kedekatan khusus, mustahil perusahaan yang sama menang dua kali berturut-turut dengan nilai fantastis,” ujar Uchok.

Baca Juga