Redaksi 
Penerapan Konsep Dapur Sekolah dan Kolaborasi Multipihak Solusi Masalah MBG
Dalam sepekan terakhir, paling sedikit terjadi kasus keracunan MBG di 5 daerah. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang menimpa 277 orang di 2 SDN, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Di Garut ada 569 siswa yang keracunan makanan dari dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan SPPG yang memasok makanan di daerah itu sudah beroperasi 8 bulan, dan tak pernah ada masalah. Ia menduga keracunan bersumber dari bahan baku masakan.
Menanggapi sedemikian sering terjadi kasus keracunan MBG, Anggota Komisi IX DPR dari PDIP Edy Wuryanto meminta supaya BGN tidak asal mengobral izin SPPG demi mengejar target jumlah guna menyerap anggaran. Dia melihat BGN cuma mengejar kuantitas, tapi mengabaikan kualitas. Dia juga menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan setempat. Padahal, kata dia, BPOM sudah mendapat tambahan anggaran sampai Rp 700 miliar untuk pengawasan SPPG.
Terkait hal ini, Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As Mubarok sejak awal sudah menawarkan solusi penarapan Dapur Sekolah untuk program MBG dengan melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari kantin sekolah, orang tua dan komite sekolah, termasuk para pelaku usaha kecil yang ada di sekitar sekolah.
Dengan demikian lanjutnya, bahwa program MBG bukanlah sekadar proyek logistik untuk mendistribusikan makanan. Bahkan sesungguhnya ini adalah sebuah pendekatan holistik yang dirancang untuk menjadi katalis bagi pembangunan di berbagai sektor.
Uji coba Dapur Sekolah di SDN 1 Menteng Jakarta Pusat, lanjutnya bisa menjadi barometer pelaksanaan bagi sekolah lain.
