Redaksi 
“Perusahaan harus terbuka tentang bagaimana limbah serbuk, cair, dan emisi udara mereka dikelola. Kami tidak menuduh, tetapi meminta klarifikasi resmi agar publik mendapatkan kejelasan, buka semua legalitas perusahaan tersebut” tambahnya.
Agus juga menyampaikan bahwa klarifikasi yang diajukan pihaknya bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, tetapi sebagai bahan konferensi pers publik yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Kami menginginkan tata kelola industri kayu di Banten yang bersih, transparan, dan patuh pada PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Jika perusahaan besar taat hukum, publik pun akan tenang,” pungkasnya.
Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak PT. Borneo Kayu Indonesia untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait klarifikasi yang diajukan Forum Aktivis Anti Korupsi dan Monopoli.
(Farid)
