Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB.PSTI), Asnawi, melalui kuasa hukumnya, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Ketua Umum KONI Pusat.

Gugatan ini terkait dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum KONI Pusat Nomor 148 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Kepengurusan PB PSTI Masa Bakti 2021-2025.

Baca Juga Pensiunan RS Haji: Sudah Tiap Hari Mengabdi, Kini Tiap Hari “Dikejar” Hak Sendiri Sabtu, 6 Desember 2025
Pensiunan Rs Haji: Sudah Tiap Hari Mengabdi, Kini Tiap Hari “Dikejar” Hak Sendiri

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 148 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) Masa 2021 – 2025 oleh KONI Pusat dan Penunjukkan Pejabat Sementara (Caretaker) Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB.PSTI) Masa Bakti 2021 – 2025.

Dalam gugatannya, penggugat (Ketua Umum PB PSTI) mendalilkan SK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Beberapa poin yang menjadi dasar gugatan antara lain:

Baca Juga Kok Bisa …! Dikepung Banjir dan Longsor: 11 Titik di Kota Sukabumi Lumpuh Jumat, 5 Desember 2025
Dikepung Banjir Dan Longsor: 11 Titik Di Kota Sukabumi Lumpuh

• Dasar Penerbitan SK Cacat Hukum: SK KONI Pusat didasarkan pada putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang menyatakan Munas PB.PSTI tidak sah. Namun, putusan BAKI tersebut masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

• Pelanggaran AD/ART KONI: Penggugat menilai pengambilalihan kepengurusan dan penunjukan caretaker bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020.

Baca Juga Marina Kebanjiran Lagi, Ancol Tetap Buka Seolah Tidak Ada Genangan Jumat, 5 Desember 2025
Marina Kebanjiran Lagi, Ancol Tetap Buka Seolah Tidak Ada Genangan