Redaksi 
“Memang bisa saja diganti dengan kue-kue kering, tapi nilai gizinya rendah. Jadinya malah tidak bergizi dan justru menghamburkan anggaran negara,” jelas Daeng penuh yakin bahwa program MBG sangat dipaksakan oleh pihak terkait.
Daeng menekankan pentingnya evaluasi berbasis kebutuhan riil di lapangan agar kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada simbol. Akan tetapi, kata Daeng juga pada efektivitas dan kebermanfaatan anggaran negara.
Di tengah semangat pemerintah memperluas jangkauan program gizi nasional, perbedaan pandangan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan sosial perlu disertai perhitungan matang, agar tujuan mulia peningkatan kesejahteraan benar-benar tercapai tanpa menimbulkan pemborosan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendorong pemberian sajian MBG dihentikan sementara sepanjang libur sekolah. Alasannya, menurut Yahya, tak ada pola distribusi yang efektif bila makan gratis itu tetap diterapkan pada libur sekolah.
“Kalau (opsi) makanan diantar ke sekolah, orang tua harus mengeluarkan uang transportasi untuk anaknya,” katanya saat dihubungi pada Kamis, 25 Desember 2025.
Begitu pula dengan opsi distribusi paket MBG dengan diantarkan ke rumah siswa masing-masing oleh petugas. Yahya menilai hal tersebut justru berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran Badan Gizi Nasional.
“Sebab, akan menambah ongkos transportasi dari BGN,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Terlebih, kata Yahya, makanan yang diberikan kepada siswa selama libur sekolah berupa makanan siap saji. Dia mengatakan mendapat informasi bahwa paket MBG selama libur sekolah berupa roti, telur, susu, dan pisang.
Karena itu, Yahya menilai sebaiknya pemberian sajian MBG kepada siswa selama libur sekolah dihentikan. Sedangkan penyaluran makan gratis dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita disarankan tetap dilanjutkan pada momen pergantian tahun ini.
