Redaksi 
“AHY tidak bisa dibangun sebagai figur nasional dengan melawan aspirasi publik. Modal utamanya adalah penerimaan rakyat, bukan semata restu elite,” kata Arifki.
Di titik inilah, sikap Demokrat yang terkesan maju-mundur membaca wacana pilkada melalui DPRD dinilai mencerminkan kegamangan orientasi politik. Partai ini tampak belum sepenuhnya yakin apakah akan konsisten berada di jalur demokrasi elektoral yang populis, atau mengikuti desain politik elite demi menjaga posisi dalam koalisi kekuasaan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga menilai, dinamika ini membuka peluang manuver Demokrat untuk pada akhirnya mendukung pilkada via DPRD. Sikap tegas Partai Gerindra yang menyokong skema tersebut turut menempatkan Demokrat dalam posisi “panas dingin”. Bertahan pada pilkada langsung berpotensi merenggangkan hubungan dengan partai-partai koalisi yang membaca arah demokrasi lokal secara berbeda.
“Demokrat sedang berhitung keras. Mereka sadar, 2029 bukan sekadar soal koalisi, tapi soal legitimasi. Tanpa dukungan rakyat, figur sekuat apa pun akan rapuh,” pungkasnya.
Dalam konteks ini, wacana pilkada melalui DPRD tak lagi sekadar agenda elektoral, melainkan menjadi medan uji konsistensi politik Demokrat: memilih aman bersama elite kekuasaan, atau mengambil risiko demi menjaga kepercayaan rakyat sebagai modal utama menuju Pilpres 2029.
