Redaksi 
Tim Jampidsus dikabarkan masih melakukan pendalaman dengan serangkaian tindakan penyidikan di sejumlah lokasi.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut.
“Saya belum menerima laporan resmi dari tim penyidik Jampidsus terkait kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Anang.
Sementara itu, pihak Kementerian Kehutanan belum menyampaikan pernyataan resmi. Hingga berita ini diturunkan, humas Kemenhut menyebut masih melakukan koordinasi internal.
“Masih kami koordinasikan terlebih dahulu,” ujar pihak humas singkat.
Sebagai informasi, perkara dugaan korupsi pemberian IUP nikel di Konawe Utara sebelumnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2017. KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka pada Oktober 2017.
Dalam keterangannya, KPK menyebut Aswad diduga menerbitkan 17 izin usaha pertambangan nikel hanya dalam satu hari. Sejumlah izin tersebut berada di atas wilayah konsesi milik PT Aneka Tambang (Antam).
KPK juga mengungkapkan bahwa Aswad diduga menerima uang sebesar Rp13 miliar. Kerugian negara akibat penerbitan izin tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Pada September 2023, KPK sempat berencana melakukan penahanan terhadap Aswad, namun dibatalkan karena kondisi kesehatan.
Belakangan diketahui, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara tersebut pada Desember 2024. Keberadaan SP3 itu baru diakui secara resmi oleh KPK pada Desember 2025.
