Presiden Mahasiswa Universitas Setia Budhi, Rizqi Ahmad Fauzi, menilai DPRD Lebak terkesan pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

“Kalau melihat kondisi di lapangan, proyek Alun-Alun ini jelas banyak kejanggalan. Tapi sampai sekarang DPRD Lebak tidak menunjukkan sikap tegas,” ujar Rizqi kepada media, Minggu (11/1/2026).

Ia mempertanyakan sikap DPRD yang dinilai cenderung diam meski polemik proyek tersebut ramai disorot masyarakat dan aktivis.

“DPRD itu punya fungsi pengawasan. Pertanyaannya, kenapa fungsi itu tidak digunakan? Kesan yang muncul justru cuek, tutup mata, dan seolah tidak tahu apa yang terjadi,” katanya

Rizqi menilai, sikap pasif DPRD berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut.

“Kalau DPRD terus diam, wajar kalau masyarakat menilai mereka gagal menjalankan amanat konstitusi. Ini bukan proyek kecil, anggarannya Rp4,9 miliar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rencana penambahan anggaran yang dinilai tidak masuk akal jika sejak awal perencanaan dilakukan secara matang.

“Kalau dari awal perencanaannya benar dan pengawasannya ketat, tidak mungkin sekarang harus menambah anggaran lagi hanya untuk membangun toilet dan pedestrian,” tuturnya.

Menurut Rizqi, DPRD Lebak seharusnya berada di garda terdepan dalam mengawal penggunaan anggaran publik dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.

“DPRD itu wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Sudah seharusnya mereka turun tangan. Kalau ditemukan indikasi penyelewengan atau bahkan korupsi, DPRD punya kewenangan untuk bertindak dan melaporkannya,” pungkasnya. (*/David)