Redaksi 
Teropongistana.com Banten – Penanganan laporan dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dilaporkan Fam Fuk Tjhong terhadap Oknum anggota DPRD Kabupaten Lebak dinilai berjalan lamban. Atas kondisi tersebut, Fam Fuk Tjhong mendatangi Polres Lebak, Polda Banten, Selasa (6/1/2026), guna mendesak Kapolres Lebak agar segera mengambil langkah hukum tegas.
Laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara resmi pada Minggu, 4 Januari 2026, terkait dugaan pernyataan bernada SARA yang menyebut suku Tionghoa dan disebarkan melalui media sosial Facebook. Namun hingga Selasa pukul 11.40 WIB, konten yang dilaporkan disebut masih aktif dan dapat diakses publik.
“Saya datang langsung karena ini bukan persoalan pribadi, ini persoalan serius yang menyangkut SARA. Apalagi yang diduga melakukan adalah pejabat publik. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu kegaduhan besar di tengah masyarakat,” ujar Fam Fuk Tjhong.
Ia menegaskan bahwa lambannya penanganan aparat berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum, terlebih terlapor merupakan anggota legislatif yang seharusnya menjunjung tinggi etika, moral, dan tanggung jawab sosial.
“Sebagai anggota DPRD, dia terikat kode etik pejabat publik. Ucapan dan sikapnya harus mencerminkan persatuan, bukan malah diduga menyudutkan suku tertentu. Ini bukan hanya dugaan pelanggaran hukum, tapi juga dugaan pelanggaran kode etik yang serius,” tegasnya.
Fam Fuk Tjhong menyebutkan, dugaan perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE, dengan hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
