Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Di tengah sorotan publik terhadap rendahnya kesejahteraan guru dan ketimpangan alokasi anggaran pendidikan, Badan Gizi Nasional (BGN) justru menuai kritik tajam. Taun lalu saja Lembaga ini tercatat mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp60 miliar hanya untuk pengadaan 5.000 unit printer inkjet multifungsi pada tahun anggaran 2025.
Berdasarkan dokumen resmi pengadaan yang beredar, BGN melalui skema e-purchasing merencanakan pembelian printer dengan harga Rp12 juta per unit, sehingga total pagu anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Pengadaan tersebut dibiayai dari APBN murni, di saat banyak sektor krusial terutama pendidikan masih menghadapi keterbatasan anggaran yang serius.
Kondisi ini memantik pertanyaan besar soal skala prioritas belanja negara. Di satu sisi, jutaan guru honorer masih menerima upah jauh di bawah standar kelayakan hidup, bahkan sebagian masih bergantung pada tunjangan tidak tetap. Di sisi lain, belanja alat perkantoran dengan nilai jumbo justru berjalan mulus tanpa perdebatan publik yang memadai.
Koalisi masyarakat sipil dan pemantau anggaran menilai pengadaan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan berpotensi mencerminkan pemborosan anggaran.
“Di tengah narasi efisiensi dan pengetatan fiskal, belanja printer Rp60 miliar jelas menimbulkan tanda tanya. Apakah benar-benar mendesak dan sebanding dengan manfaatnya?” ungkap Mukhsin Natsir dari Mata Hukum via pesan singkat.
