Redaksi 
Sementara itu, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” sebagai dokumentasi penting atas fase rekonsiliasi nasional. Ia menyoroti bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, pertemuan elite, hingga konsolidasi kekuatan politik menjadi bagian dari proses penyembuhan kolektif bangsa.
“Buku ini dengan apik memaparkan bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, merangkul lawan, hingga konsolidasi elite menjadi bagian dari healing process bangsa kita. Dalam kacamata konstitusi, stabilitas adalah prasyarat bagi tegaknya hukum. Apa yang ditulis Osdar mengenai politik akal sehat Prabowo sejalan dengan kebutuhan kita akan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan membelah,” urai Jimly.
Jimly mengingatkan bahwa konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan stabil. Tanpa stabilitas politik, agenda pembangunan, reformasi birokrasi, hingga perlindungan hak-hak konstitusional warga negara akan terhambat. Dalam konteks itu, pilihan untuk bekerja “tanpa panggung” dinilai sebagai sikap yang kontras dengan budaya politik era media sosial yang serba instan dan penuh pencitraan.
“Di tengah budaya politik yang serba pencitraan dan kompetisi ruang publik, pilihan bekerja dalam senyap demi konsolidasi bangsa justru menjadi langkah yang matang. Kepemimpinan yang menyatukan dan meredakan ketegangan sosial, itulah yang dibutuhkan Indonesia ke depan,” tegas Jimly.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, sebagai orang lama yang mendampingi Prabowo mulai dari prajurit hingga menjadi pengusaha dan ikut bersama mendirikan Partai Gerindra, menilai buku karya Joseph Osdar menghadirkan sudut pandang mengenai kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian kepada bangsa dan negara.
Menurut Aries, Prabowo sejak lama dikenal konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu, kata dia, tercermin dari berbagai kebijakan yang menyentuh lapisan bawah, seperti program makan bergizi gratis, penguatan UMKM, koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, hingga sekolah rakyat.
Aries juga menekankan tiga karakter utama yang menurutnya wajib dimiliki seorang pemimpin, yakni moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas. Ia menilai ketiga unsur tersebut melekat pada diri Prabowo.
“Secara moral, komitmennya terhadap bangsa dan rakyat kecil tidak diragukan. Dari sisi kapabilitas, kepemimpinannya juga terlihat, bahkan di level internasional Indonesia semakin diperhitungkan,” ujarnya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengarahkan ulang kebijakan ekonomi agar kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut agenda utama yang didorong Prabowo adalah “koreksi terhadap neoliberalisme” yang dinilai membuat praktik liberalisasi ekonomi melampaui batas.
“Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” kata Fadli.
Fadli menyebut gagasan Prabowo bukan produk pencitraan singkat. Ia mengklaim mengenal Prabowo sejak aktif bersama di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada 1993, dan menilai kebijakan hari ini merupakan eksekusi dari “dialektika pemikiran panjang”.
“Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri,” ujar Fadli. Ia menyebut politik akal sehat harus “dijalankan lewat jalur politik”, bukan berhenti sebagai wacana.
Peluncuran buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” ini dihadiri sejumlah tokoh. Selain anggota MPR, DPR dan DPD RI, tokoh politik, TNI, Polri, BIN, BNN, HIPMI, KADIN Indonesia dan kementerian, juga hadir antara lain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Menkomdigi RI Meutia Hafid, Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Anggota Komisi III DPR RI F-PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Robert Kardinal (F-Golkar), Mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie, Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, Komut Pertamina Iwan Bule, Direktur Pertamina Simon Aloisius Mantiri, Pengusaha Jerry Hermawan Lo, Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman, Mantan Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Didik J. Rachbini, Tokoh PAN Soetrisno Bahir, Rocky Gerung, Akbar Faisal serta Pakar Politik Effendi Gazali. (*)
