Redaksi 
Teropongistana.com JAKARTA – Ahli masalah Narkoba (Narkotika dan Psikotropika), Dr. Siprianus Edi Hardum mendesak agar para pembuat undang-undang, baik DPR maupun pemerintah, tidak melemahkan peran dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebaliknya, ia mengusulkan agar peran BNN ditingkatkan, mencontoh model The Drug Enforcement Administration (DEA) di Amerika Serikat.
Penegasan ini disampaikan Edi Hardum menyusul kekhawatiran yang muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika di DPR. Ia menilai, beberapa usulan dalam RUU tersebut berpotensi melemahkan tugas dan fungsi BNN.
“Pembuat Undang-Undang jangan melemahkan peran dan fungsi BNN dalam undang-undang yang dihasilkan. Bila perlu, peran BNN ditingkatkan seperti DEA di Amerika Serikat, di mana pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan secara menyeluruh oleh satu lembaga,” kata Edi Hardum dalam siaran persnya, Selasa (7/4/2026).
Salah satu kekhawatiran utama yang disoroti Edi Hardum adalah penghapusan nomenklatur BNN. Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut legitimasi kelembagaan yang fundamental. “Penghapusan nomenklatur BNN akan melemahkan fungsi BNN,” tegasnya.
Usulkan Pembentukan Komisi Pemberantasan Narkoba (KPN)
Edi Hardum, yang juga seorang Advokat dari Kantor Hukum Edi Hardum and Partners, mengungkapkan bahwa usulan peningkatan peran BNN ini telah ia gaungkan sejak hampir lima tahun lalu, saat penelitian disertasinya di Universitas Trisakti Jakarta. Ia mengusulkan agar BNN ditingkatkan perannya dengan mengganti nama atau membentuk lembaga baru bernama Komisi Pemberantasan Narkoba (KPN).
