Krisis Kerja Berlapis, 84 Juta Orang Bekerja Hanya untuk Bertahan Hidup

Teropongistana.com Jakarta – Angka-angka indah sering ditampilkan: ekonomi tumbuh, pengangguran turun, dan jutaan lapangan kerja terbuka. Namun di balik itu, tersimpan realitas pahit bahwa kerja layak kini telah menjadi kemewahan, bukan lagi hak yang dijamin oleh negara.

Dalam empat tahun terakhir, angkatan kerja nasional bertambah sekitar 10 persen, dari 139,81 juta orang pada 2021 menjadi 154 juta orang pada Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun diklaim turun dari 6,49 persen menjadi 4,85 persen.

Baca JugaReorientasi Strategi Ekonomi di Selat MalakaSenin, 27 April 2026

Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka merupakan urat nadi perdagangan global yang memikul beban 25% distribusi komoditas dunia, namun bagi Indonesia posisi strategis ini menghadirkan paradoks antara kedaulatan wilayah dan kemanfaatan ekonomi. Sebagai pemilik garis pantai terpanjang, Indonesia justru terjebak dalam peran "penjaga gerbang" yang memikul tanggung jawab besar atas keamanan jalur dari ancaman pirasi serta risiko kerusakan ekologis akibat limbah kapal. Sayangnya, beban operasional yang menjadi cost center bagi APBN ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan finansial, karena status selat sebagai jalur pelayaran internasional membatasi otoritas negara untuk memungut retribusi langsung, sementara nilai tambah ekonomi justru tersedot ke pelabuhan negara tetangga yang memiliki ekosistem layanan lebih mapan.

Tapi pertanyaan mendasarnya: Jutaan orang itu bekerja di mana? Sebagai apa? Berapa upahnya? Dan dengan perlindungan apa?

Jawabannya membawa kita pada fenomena yang disebut sebagai Krisis Kerja Berlapis, di mana bekerja bukan berarti sejahtera, melainkan sekadar cara untuk bertahan hidup.

Baca JugaTagih Pajak Door to Door: Jangan Sampai Jadi Pemicu Konflik BaruSenin, 27 April 2026

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar.

Mayoritas Bekerja di Sektor “Penampungan”

Data Agustus 2025 menunjukkan, sebanyak 57,8 persen atau setara 84,70 juta orang bekerja di sektor informal. Mereka bekerja tanpa kontrak jelas, tanpa kepastian pendapatan, dan minim perlindungan hukum. Sektor formal hanya mampu menampung 42,2 persen tenaga kerja.