Redaksi 
“Saya diangkat oleh lembaga adat hingga bisa menjadi anggota DPRPBD. Saya bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk satu atau dua orang. Saya tidak pernah mengambil hak masyarakat atau mendukung sesuatu yang ilegal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Suku Biak Barat, David Kapisa, menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum atas nama baiknya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi merugikan pihak lain.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Sopir Truk Papua Barat Daya, Irsan Sese, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Robby Wanma.
Ia menekankan bahwa penyebaran tuduhan tanpa dasar di media sosial dapat berdampak luas terhadap reputasi seseorang, baik secara sosial maupun profesional.
Laporan Polisi dengan nomor LP/B/359/IV/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tersebut resmi dibuat pada Senin (20/4/2026) pukul 12.11 WIT.
Laporan ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial X, sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam laporan tersebut dijelaskan, peristiwa bermula saat Robby Wanma menerima pesan WhatsApp dari seorang rekan yang berisi video yang telah beredar di platform X. Dalam video itu, ia disebut-sebut terlibat dalam praktik ilegal distribusi BBM jenis solar. (Jun/red)
