Sementara itu, pandangan senada disampaikan oleh BJORKA 98 (Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98) yang turut menggelar kajian kritis. Mereka menilai ironi besar terjadi di tubuh institusi pertahanan.

“TNI hari ini bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka. Orientasi sudah bergeser dari tugas mulia menjaga kedaulatan menjadi sekadar mempertahankan kepentingan golongan,” ujar perwakilan BJORKA 98.

Lebih jauh, mereka juga menyoroti ketimpangan strategi anggaran. Menghadapi ancaman modern dan dinamika geopolitik global seperti konflik Ukraina-Rusia hingga ketegangan di Timur Tengah, pembagian sumber daya dinilai masih sangat keliru.

“Dunia sudah berubah, ancaman datang bukan hanya dari darat. Tapi kenapa anggaran pertahanan masih timpang, terlalu fokus di TNI AD? Padahal kita negara maritim, harusnya TNI AL dan TNI AU yang diprioritaskan untuk menjaga kedaulatan laut dan udara,” tegas mereka.

Isu modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), keamanan siber, politisasi TNI, hingga transparansi anggaran dinilai masih menjadi “Pekerjaan Rumah” yang tak kunjung selesai karena Kemenhan terlalu sibuk urusan lain.

Solusinya: Butuh Revolusi Total

Untuk mengatasi masalah yang sudah menumpuk ini, baik Mukhsin Nasir maupun BJORKA 98 sepakat bahwa perubahan biasa tidak akan cukup. Diperlukan perubahan fundamental atau revolusi total agar Kemenhan kembali ke jalan yang benar sesuai Undang-Undang.

“Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian parah ini, hanya ada 1 kata: REVOLUSI. Kembalikan tupoksi, benahi integritas, dan fokuslah pada pekerjaan rumah yang sebenarnya,” pungkas mereka.