Redaksi 
“Pemerintah jangan hanya mau senangnya saja , gubernur harus tegas Jika ada kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat di masa lalu, jangan investor yang dikorbankan. PT Modern dalam hal ini telah mengikuti prosedur yang disediakan negara. Jika sekarang aset itu ditarik kembali, Pemprov Banten harus melakukan evaluasi total, bukan sekadar merayakan kemenangan hukum, karena moralitas administrasi mereka sebenarnya kalah, seperti meludah kemuka sendiri” tambahnya.
Harapan ke Depan
Mata Hukum mendesak Gubernur Banten dan jajarannya untuk segera melakukan audit total terhadap seluruh aset daerah agar kejadian serupa tidak terulang. Jangan sampai ada “Situ Rancagede” lain yang tiba-tiba diklaim milik pemerintah setelah dikelola pihak lain.
“Ke depan, Pemprov Banten harus bekerja maksimal. Jangan biarkan aset daerah telantar tanpa status hukum yang jelas. Ketidaktertiban administrasi adalah pintu masuk korupsi. Jika aset tidak segera didaftarkan, jangan salahkan jika di kemudian hari aset-aset daerah lainnya hilang satu per satu karena kelalaian sendiri,” pungkas Mukhsin Nasir.
Sebagai penutup, Mukhsin Nasir memberikan catatan kritis terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan TUN. Menurutnya, meski secara legal-formal pemerintah memenangkan gugatan, namun esensi keadilan dalam perkara ini patut dipertanyakan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
