Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode kembali menghidupkan perdebatan mendasar tentang kondisi internal partai politik di Tanah Air: apakah organisasi politik di Indonesia telah berjalan berdasarkan sistem dan aturan yang jelas, atau masih sangat bergantung pada sosok dan pengaruh individu tertentu.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia sekaligus pengamat politik, Arifki Chaniago, menilai wacana ini tidak dapat dipandang hanya dari sisi aturan semata. Menurutnya, terdapat ketegangan yang nyata antara keinginan untuk mewujudkan demokratisasi di lingkungan partai dengan kenyataan bahwa sebagian besar struktur organisasi politik masih bersifat personalistik.
“Secara prinsip, pembatasan masa jabatan memang bertujuan baik, yakni mendorong pergantian kepemimpinan dan regenerasi kader. Namun, dalam konteks Indonesia, kita juga harus memahami cara kerja partai politik yang hingga kini banyak masih bertumpu pada figur kunci sebagai penentu arah dan kekuatan organisasi,” ujar Arifki, Minggu (26/4/2026)
Dalam kerangka yang ideal, pembatasan masa jabatan merupakan langkah strategis untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam waktu yang lama pada satu orang. Akan tetapi, dalam praktiknya, kepemimpinan yang berlangsung dalam jangka panjang justru seringkali menjadi faktor yang menjaga keutuhan dan kesatuan internal partai.
Kondisi ini kemudian menimbulkan dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, pembaruan kepemimpinan sangat dibutuhkan agar organisasi tetap dinamis dan memberikan ruang persaingan yang sehat bagi kader. Namun di sisi lain, stabilitas organisasi juga menjadi kebutuhan utama agar partai dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana perjuangan politik.
“Ketika sosok yang selama ini menjadi penyeimbang dan penggerak organisasi harus diganti, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal siapa yang akan menjadi penggantinya, melainkan apakah sistem yang ada di dalam partai sudah cukup kuat untuk menjaga keberlangsungan organisasi meski kepemimpinan berubah,” jelasnya.
