Redaksi 
Oleh: Bagus Mangundiwiryo S.I.P., M.Han Ikatan Alumni Universitas Pertahanan
Teropongistana.com Jakarta – Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka merupakan urat nadi perdagangan global yang memikul beban 25% distribusi komoditas dunia, namun bagi Indonesia posisi strategis ini menghadirkan paradoks antara kedaulatan wilayah dan kemanfaatan ekonomi. Sebagai pemilik garis pantai terpanjang, Indonesia justru terjebak dalam peran “penjaga gerbang” yang memikul tanggung jawab besar atas keamanan jalur dari ancaman pirasi serta risiko kerusakan ekologis akibat limbah kapal. Sayangnya, beban operasional yang menjadi cost center bagi APBN ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan finansial, karena status selat sebagai jalur pelayaran internasional membatasi otoritas negara untuk memungut retribusi langsung, sementara nilai tambah ekonomi justru tersedot ke pelabuhan negara tetangga yang memiliki ekosistem layanan lebih mapan.
Di sisi lain, potensi ekonomi di sepanjang pesisir timur Sumatera yang diperkuat oleh pelabuhan utama seperti Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, dan Batam masih tertidur dan didominasi oleh fungsi pelabuhan pengumpul komoditas mentah. Indonesia secara de jure menguasai wilayah tersebut, namun secara de facto masih menjadi pengumpan (feeder) dalam sistem logistik global yang dikendalikan pihak asing. Ketertinggalan infrastruktur dan ketergantungan pada sistem navigasi eksternal menyebabkan kapal-kapal besar lebih sering melintas tanpa bersandar, sehingga menjadikan hegemoni Indonesia di jalur sendiri terasa semu. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma dari sekadar penjaga keamanan menjadi penguasa ekosistem maritim yang terintegrasi guna mengonversi posisi geografis menjadi kedaulatan ekonomi yang nyata.
Dimensi Geopolitik: Antara Ambisi Fiskal dan Norma Global
Wacana Kemenkeu mengenai penarikan retribusi kolektif di Selat Malaka mencerminkan kegelisahan nasional atas ketimpangan ekonomi, namun langkah ini berisiko memicu benturan geopolitik yang serius. Upaya pengenaan “pajak lintas” tersebut dianggap melanggar prinsip Mare Liberum (Laut Bebas) dan UNCLOS, sehingga memicu resistensi keras dari negara pengguna besar seperti China, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain risiko diplomatik, ketidaksamaan visi antara negara Pantai terutama Singapura yang sangat bergantung pada arus navigasi bebas menjadikan kebijakan ini sulit disinkronisasi dan justru berpotensi mendorong dunia internasional mencari jalur alternatif yang dapat mematikan relevansi strategis Indonesia di masa depan.
Secara internal, tantangan Indonesia semakin diperparah oleh kesenjangan infrastruktur dan inefisiensi birokrasi dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Meskipun pelabuhan strategis seperti Kuala Tanjung telah dibangun, masalah konektivitas ke kawasan industri (hinterland), kedalaman draf yang belum memadai, serta tingginya biaya logistik domestik membuat kapal-kapal raksasa tetap lebih memilih bersandar di pelabuhan tetangga. Selama fragmentasi otoritas dan “ego sektoral” di antara instansi maritim nasional masih terjadi, pelabuhan Indonesia akan terus terjebak dalam peran sebagai pengumpan (feeder), alih-alih menjadi hub internasional yang kompetitif secara global.
Landasan Hukum & Pembatas Utama: Rezim UNCLOS 1982
Kita harus mengaetahui landasan kebijakan tata kelola Selat Malaka dibatasi secara ketat oleh UNCLOS 1982, khususnya terkait rezim Transit Passage (Pasal 37-44) yang menjamin hak kapal asing untuk melintas secara cepat dan bebas biaya. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi aturan ini melalui UU No. 17/1985, tentunya Indonesia tidak diperbolehkan memungut pajak atau retribusi hanya berdasarkan izin melintas maupun koordinat posisi.
