Redaksi 
“Ini bukan lagi soal mahal atau tidaknya mobil dinas, tapi tentang bagaimana anggaran publik dikelola. Jika ada pola yang tidak wajar, itu harus dibuka secara terang,” tegasnya.
Selain langkah administratif melalui BPK, FMAK juga memastikan akan kembali melakukan aksi di Kejagung RI dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Kami akan kembali turun aksi di Kejagung minggu ini. Ini bentuk komitmen kami agar kasus ini tidak diabaikan dan tidak hilang begitu saja,” kata Wempy.
Ia menambahkan, pengawalan publik menjadi penting agar proses hukum tidak berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan.
“Kami tidak hanya melaporkan, kami juga akan terus mengawal. Jika tidak ada yang salah, maka audit dan proses hukum seharusnya tidak perlu ditakuti. Tapi jika ada penyimpangan, tidak boleh ada pihak yang dilindungi,” pungkasnya.
FMAK menegaskan akan terus mendorong keterbukaan hasil audit kepada publik serta memastikan setiap proses berjalan transparan dan akuntabel
