Ironi Tupoksi Komunikasi Publik

Lebih jauh, Mukhsin menyoroti fakta bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Nanik Deyang adalah mengurusi bidang investigasi dan Komunikasi Publik. Namun sayangnya, apa yang ditampilkan di media sosial justru sangat bertolak belakang dengan etika pejabat publik.

“Sungguh kontras sekali. Beliau memegang tanggung jawab di bidang komunikasi, namun pemilihan kata yang digunakan seringkali tidak pantas, bahkan cenderung kasar. Beliau juga kerap menuding tim internalnya sendiri di ruang publik,” ungkap Mukhsin.

Lebih jauh, ia menilai penggunaan narasi penderitaan anak-anak Papua yang pingsan karena kelaparan sebagai bentuk propaganda yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin.

“Mengangkat isu kemanusiaan itu mulia, tapi jika digunakan hanya untuk pencitraan semata sementara sikapnya tertutup, itu justru tidak mencerminkan individu yang berintegritas dan berhati baik,” tambahnya.

Catatan Kelam Kasus Ratna Sarumpaet

Baca Juga Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka Senin, 27 April 2026
Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka Merupakan Urat Nadi Perdagangan Global Yang Memikul Beban 25% Distribusi Komoditas Dunia, Namun Bagi Indonesia Posisi Strategis Ini Menghadirkan Paradoks Antara Kedaulatan Wilayah Dan Kemanfaatan Ekonomi. Sebagai Pemilik Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Justru Terjebak Dalam Peran &Amp;Quot;Penjaga Gerbang&Amp;Quot; Yang Memikul Tanggung Jawab Besar Atas Keamanan Jalur Dari Ancaman Pirasi Serta Risiko Kerusakan Ekologis Akibat Limbah Kapal. Sayangnya, Beban Operasional Yang Menjadi Cost Center Bagi Apbn Ini Tidak Berbanding Lurus Dengan Keuntungan Finansial, Karena Status Selat Sebagai Jalur Pelayaran Internasional Membatasi Otoritas Negara Untuk Memungut Retribusi Langsung, Sementara Nilai Tambah Ekonomi Justru Tersedot Ke Pelabuhan Negara Tetangga Yang Memiliki Ekosistem Layanan Lebih Mapan.

Tidak hanya soal MBG, Mukhsin juga mengingatkan publik akan rekam jejak yang pernah terjadi. Ia menyinggung kasus yang cukup menyita perhatian di masa lalu, yaitu ketika isu hoax mengenai Ratna Sarumpaet mencuat.

“Saya masih ingat dengan jelas, bagaimana sikap beliau saat itu. Nanik bisa bertindak sangat keras dan tega terhadap rekan seperjuangannya sendiri. Beliau mengaku mendapat izin dari Ratna untuk menyebarkan foto korban, hingga akhirnya hal itu dibantah keras dan Ratna Sarumpaet menyebut beliau sebagai pembohong yang jahat,” papar Mukhsin.

Menurutnya, karakter yang terbentuk dari kejadian tersebut memberikan gambaran bagaimana sosok itu memanajemen informasi dan memperlakukan orang lain, yang sayangnya hingga kini masih terlihat dalam gaya kepemimpinannya di BGN.

Jangan Main Dua Wajah

Mukhsin menegaskan bahwa rasa prihatin dan air mata saja tidak cukup. Sebagai pejabat tinggi, itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan keterbukaan.

“Mengeluh itu mudah, menangis itu mudah. Tapi yang sulit adalah berani membuka data, berani menindak oknum, dan berani menjawab pertanyaan publik. Jangan sampai keluhan tentang ‘wajah palsu’ itu justru datang dari orang yang sikapnya sendiri tertutup,” sambungnya.

“Apakah sikap memblokir wartawan dan tidak kooperatif itu termasuk perilaku ‘bernurani’ atau justru bagian dari ‘wajah palsu’ yang beliau maksud sendiri? Jangan main dua wajah. Depan bilang sayang rakyat, tapi ke media dan pengawas malah ditutup rapat,” pungkas Mukhsin sinis namun tegas.

Ia menuntut, jika memang ingin program ini sukses, maka jalannya satu: Buka diri, jawab pertanyaan, dan berhenti memblokir siapa pun yang ingin mengawasi.