Meskipun Presiden KSPSI, Andi Ghani Nena Wea, telah membantah penggunaan dana negara dan menyebutkan bersumber dari internal organisasi serta pihak sah lainnya, Adi menilai penjelasan tersebut belum cukup memadamkan keraguan.
“Pernyataan tersebut patut dicatat, namun transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Jika benar bukan APBN, maka harus dijelaskan secara rinci sumber dananya agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” tegasnya.

Lebih jauh, Adi Kurniawan mengingatkan agar esensi May Day tidak hilang tertutup seremoni yang mahal.
“May Day sejatinya adalah momentum perjuangan untuk keadilan sosial. Namun jika perayaan ini justru dibayangi isu mobilisasi berbayar dengan anggaran fantastis, maka esensinya bisa terdistorsi. Jangan sampai perjuangan buruh berubah menjadi sekadar panggung tanpa substansi,” serangnya.
Buruh Tidak Butuh Seremoni Mahal, Tapi Keadilan Nyata
Adi menekankan bahwa rakyat tidak menolak perayaan, namun rakyat menuntut kebenaran dan akuntabilitas.

“Rakyat tidak mempersoalkan perayaannya, tapi rakyat berhak tahu kebenarannya. Jika ada dana besar, bukalah ke publik. Jangan sampai uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan nyata, justru habis hanya untuk seremoni sesaat,” pungkas Adi.
“Buruh tidak butuh panggung mewah. Buruh butuh keadilan yang nyata,” tambahnya.




