Redaksi 
“Logikanya di mana? Saat ini saja, rakyat sudah dipaksa membeli Minyakita jauh di atas HET lama karena pengawasan distribusi yang mandul. Bukannya memberantas spekulan agar harga turun, Menteri justru ingin menaikkan HET-nya. Ini namanya melegitimasi kesengsaraan rakyat demi kepentingan pasar,” tegas Muksin.
Ia menambahkan, dalih pemerintah yang mengaitkan kenaikan harga dengan program biodiesel B50 menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan urusan industri daripada urusan perut warga.
Desakan Mundur untuk Menteri Perdagangan
MataHukum menilai kinerja Kementerian Perdagangan di bawah Budi Santoso telah kehilangan arah. Kenaikan harga protein hewani seperti daging ayam (naik 3,88 persen) dan telur ayam (naik 7,1 persen) yang terjadi serentak dengan naiknya harga karbohidrat dan bumbu, membuktikan bahwa instrumen stabilitas pangan tidak bekerja.
Sebagai bentuk pertanggugjawaban atas krisis yang terjadi, Muksin Nasir menuntut langkah konkret dan etis dari pimpinan tertinggi di kementerian tersebut.
“Pejabat publik digaji dari pajak rakyat untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. Jika mengendalikan harga satu liter minyak goreng dan satu kilogram beras saja tidak mampu, maka mundur adalah jalan paling terhormat, Harga pangan naik serentak, harga HET Minyakita ikut naik, Menteri Budi Santoso lebih baik mundur!” pungkas Muksin.
