Redaksi 
Sebagaimana diketahui sebelumnya, kepemimpinan Amal memang belakangan ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pengurus Kadin di tingkat kabupaten/kota. Organisasi pengusaha tersebut dinilai mengalami kekacauan internal, bermula dari persoalan dana perimbangan yang diklaim belum dibayarkan hingga lima tahun lamanya, hingga melebar ke polemik pemilihan ketua Kadin di sejumlah daerah.
Informasi yang dihimpun dari kalangan pengurus Kadin kabupaten/kota menyebutkan, dana perimbangan yang seharusnya menjadi hak penuh daerah ternyata belum diterima secara utuh. Kondisi ini pun memicu keresahan dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan di tingkat provinsi.
“Banyak pengurus daerah mempertanyakan transparansi dan komitmen pengurus provinsi terkait dana perimbangan. Bahkan ada yang mengaku belum menerima haknya selama bertahun-tahun,” ujar salah satu pengurus Kadin kabupaten di Banten yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya persoalan keuangan, dinamika internal Kadin semakin memanas akibat kisruh proses pemilihan Ketua Kadin di sejumlah wilayah. Sedikitnya tiga daerah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan disebut mengalami polemik serius, baik dalam tahap proses pemilihan maupun penetapan kepengurusan. Beberapa pengurus menilai konflik ini terjadi karena lemahnya komunikasi serta dugaan sikap tidak netral dari pengurus provinsi dalam menyikapi dinamika organisasi di daerah.
“Kalau dibiarkan terus, ini bisa membuat marwah organisasi pengusaha di Banten semakin turun. Kadin seharusnya menjadi rumah besar dunia usaha, bukan malah dipenuhi konflik berkepanjangan,” kata sumber lainnya.
Situasi ini pun memunculkan desakan kuat agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola organisasi, termasuk audit transparansi keuangan dan perbaikan mekanisme pembinaan ke daerah. Namun dengan adanya klarifikasi dan langkah penyelesaian yang telah disampaikan langsung oleh Ketua Kadin Banten, diharapkan seluruh polemik segera mereda dan kepercayaan pulih kembali.
