Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian serta naik-turunnya harga komoditas pangan, Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan perannya sebagai penyangga utama stabilitas nasional. Langkah-langkah strategis yang dijalankan di wilayah ini menjadi bukti nyata penerapan visi Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi rakyat melalui pengolahan hasil bumi yang berpusat di desa.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, menegaskan bahwa wilayah ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi barometer keberhasilan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah kini berada di fase paling krusial untuk memajukan sektor pertanian dan kelautan agar lebih maju dan berdaya saing.
Hilirisasi: Jangan Hanya Jadi Pemasok Bahan Mentah
Dalam pandangannya terkait kebijakan publik, Chusni menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh hanya diukur dari angka hasil panen di sawah atau hasil tangkapan di laut. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan benar-benar dirasakan langsung oleh para petani dan nelayan.
“Kami tidak menginginkan Jawa Timur sekadar menjadi jalur keluar-masuk bahan mentah. Inti dari kedaulatan pangan itu adalah hilirisasi yang berpihak pada rakyat. Artinya, pengolahan hasil panen harus bisa dikelola sendiri oleh koperasi desa maupun pelaku UMKM setempat,” tegas Chusni saat ditemui awak media di Surabaya, Selasa (12/5).
Ia menambahkan, kehadiran dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis yang sangat sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Melalui koperasi yang dikelola dengan baik, rantai pasok dan distribusi yang selama ini terlalu panjang serta merugikan produsen kecil, perlahan dapat dipangkas. Menurutnya, ini adalah bentuk penataan ekonomi yang paling adil bagi masyarakat luas.
