Redaksi 
Victor Vun menjelaskan bahwa KKMD tidak dibentuk sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan diharapkan menjadi mesin penggerak kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan mangrove di Papua Tengah.
Melalui KKMD, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan, program, serta langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir dan mangrove di Papua Tengah.
Menurutnya, wilayah pesisir Papua Tengah memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, wilayah tersebut juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang memerlukan perhatian bersama.
Salah satu kekuatan utama wilayah pesisir Papua Tengah adalah keberadaan ekosistem mangrove yang hingga saat ini masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Hutan mangrove dinilai memiliki manfaat ekologis dan ekonomis yang sangat penting.
Mangrove berfungsi menjaga kawasan pantai dari ancaman abrasi, gelombang laut, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, kawasan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap melalui rapat koordinasi dan pembentukan KKMD ini akan lahir sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat, dan warga pesisir dalam menjaga kelestarian mangrove secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa pelestarian mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Papua Tengah. (Abdullah)
