Soroti Korupsi di Lingkar Kekuasaan
Selain rapor merah sektor ekonomi, MataHukum mengkritik keras integritas tata kelola pemerintahan. Mukhsin menuding praktik rasuah di tingkat penyelenggara negara saat ini berjalan secara brutal dan terstruktur.

Indikasi penyelewengan anggaran program strategis nasional seperti makan bergizi gratis (MBG) disinyalir kuat telah bergeser fungsi menjadi ladang keuntungan kelompok tertentu, bahkan diduga melibatkan aktor di lingkar dalam kekuasaan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” kata Mukhsin.

Ia menambahkan, “Cermin tidak akan tersenyum ketika rakyat sakit. Selama korupsi dibiarkan merajalela, tidak ada keberhasilan yang bisa dibanggakan pemerintah.”

Desak Evaluasi Total
Menutup pernyataannya, MataHukum mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan publik yang kontroversial dan menghentikan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat.

“Pemerintah seharusnya mendengar, bukan menekan; memperbaiki kebijakan, bukan mempertahankan hal yang keliru. Suara protes ini akan terus bergema sampai keadilan terwujud, mendukung reformasi jilid dua” pungkasnya.