Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa jajaran pejabat tinggi lintas kementerian menjadi babak baru pembongkaran skandal tata kelola sumber daya alam yang sarat kongkalikong. Penyelidikan gurita kasus dugaan gratifikasi metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini mulai menyasar ke jantung birokrasi pusat.
Sorotan tajam tertuju pada pemanggilan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah oleh penyidik komisi antirasuah. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Rita Widyasari dan tiga korporasi raksasa—PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS)—sebagai tersangka korporasi.
Merespons pemeriksaan tersebut Sekjen MataHukum mendesak momentum penegakan hukum ini dijadikan pintu masuk utama untuk mengusut tuntas keterkaitan antara maraknya aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan dengan jaringan korporasi hitam yang melibatkan birokrat.
Desakan Copot dan Periksa Dirjen Planologi
Sekjen MataHukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa pemeriksaan pejabat setingkat Dirjen tersebut mengonfirmasi adanya indikasi kuat bahwa tata kelola perizinan dan pengawasan pertambangan di Indonesia selama ini rapuh dan rentan diperjualbelikan. Celah birokrasi inilah yang dinilai menjadi karpet merah bagi ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal untuk leluasa mengeruk komoditas di dalam kawasan terlarang tanpa tersentuh hukum.
Secara spesifik, Mukhsin mendesak Menteri Kehutanan untuk mengambil tindakan tegas di internal kementeriannya dengan menonaktifkan pejabat yang terindikasi masuk dalam radar pemeriksaan aparat penegak hukum.
“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas mengenai penyelamatan sumber daya alam, dan Menteri Kehutanan memiliki rencana kerja besar untuk menata kelola serta menyelamatkan hasil hutan dari kejahatan hukum. Langkah ini tidak bisa kompromi. Kami mendesak Menteri Kehutanan untuk segera mencopot Dirjen Planologi Kehutanan dan meminta KPK memeriksa secara mendalam keterlibatannya dalam sengkarut perizinan lahan pertambangan ini,” tegas Mukhsin Nasir dalam keterangan pers tertulisnya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
