Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Polemik penyebab gangguan listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa memunculkan perdebatan baru terkait kebijakan sektor pertambangan dan energi nasional. Di tengah bantahan pemerintah bahwa pemadaman tidak terkait pasokan batu bara, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, justru menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpotensi menimbulkan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN.
Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Juru Bicara Dwi Anggia menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik.
Namun, Uchok Sky meminta agar persoalan pemadaman listrik tidak serta-merta dibebankan kepada PLN. Menurutnya, akar persoalan justru perlu dilihat dari kebijakan sektor batu bara yang diterapkan pemerintah.
“Gangguan pemadaman listrik jangan dikambinghitamkan kepada PLN. Tetapi harus dilihat juga dampak kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengubah masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batu bara dari tiga tahun menjadi satu tahun,” kata Uchok dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Selain perubahan kebijakan RKAB, Uchok juga menyoroti rencana pemangkasan produksi batu bara nasional yang disebut turun sekitar 30 persen menjadi 600 juta ton pada 2026. Menurutnya, penurunan produksi tersebut berpotensi memengaruhi alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.
Ia menjelaskan, apabila menggunakan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen dari total produksi, maka dari target produksi 600 juta ton hanya tersedia sekitar 150 juta ton untuk kebutuhan domestik.
