Redaksi 
Langkah ini diperlukan untuk melacak dan membekukan seluruh aliran rekening bank maupun dompet digital (e-wallet) yang terbukti digunakan sebagai penampung perputaran uang haram dari aktivitas tersebut.
Secara teknis, laporan Formabes memaparkan empat instrumen hukum utama yang mengikat tata kelola ruang siber nasional sebagai landasan tuntutan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE): Pasal 27 ayat (2) melarang keras setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 303 dan 303 bis mengenai jerat delik materiil tindak pidana perjudian konvensional maupun siber.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PSTE): Mewajibkan operator PSE memastikan platform digitalnya tidak disalahgunakan untuk kegiatan melawan hukum.
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020: Memberikan legalitas penuh bagi negara untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemblokiran total terhadap PSE yang melanggar hukum.
Melalui pelaporan resmi ini, Formabes berharap lini siber Kementerian Komdigi dapat bergerak cepat melakukan audit forensik digital pada aplikasi Dazz, demi memberikan kepastian hukum serta memproteksi masyarakat luas dari dampak sosial-ekonomi yang merusak akibat judi siber.
