Redaksi 
Iskandar juga menyayangkan kebijakan Tri yang dinilai telah menyingkirkan sejumlah kader Golkar yang menjabat di BUMD dan menempati posisi penting lainnya.
Seperti baru-baru ini Plt. Wali Kota Bekasi itu diduga ingin swasta kan Balai Rakyat Jatiwaringin Pondok Gede, yang selama ini dikelola oleh beberapa kawan Ormas kepemudaan, Karang Taruna. Namun sayangnya dalam proses pengambilalihan nya tanpa mengadakan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak pengelola sebelumnya.
Padahal, kata Iskandar, pengelola gedung tersebut berasal dari pemuda yang memiliki latar belakang partai yang berbeda. Menurut dia, Tri dinilai sangat sembrono jika memaksakan kehendak dan akan mengambil alih Balai Rakyat Jatiwaringin itu.
“Tri kok berkali-kali keluarkan regulasi, offside. Ada beberapa point yang saya amati terkait Kota Bekasi selama ini, dari regulasi yang asal-asalan dan banyak menimbulkan konflik internal di Kota Bekasi, hingga elektabilitas beliau yang kian lama kian merosot tajam,” tegas Iskandar.
Oleh karena itu, Iskandar mengingatkan agar Tri jangan terlalu percaya diri jika ingin maju menjadi calon Wali Kota Bekasi pada tahun 2024 mendatang. “Sebab, di internal partainya saja belum tentu mendukungnya. Apalagi dengan eksternal partai, Tri dinilai sudah minus. Terlebih lagi dia ini seorang politisi prematur dan sulit didongkrak elektabilitasnya,” ucap Iskandar.
Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, jika melihat kembali historinya, berbicara kader PDI-P Kota Bekasi, masyarakat lebih banyak mengenal Mochtar Muhammad, dan Anim Aminuddin, ketimbang Tri Adhianto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P.
“Kita tentu tahu, bahwa Tri jadi Wakil Wali Kota Bekasi juga karena peran besar Wali Kota terdahulu Bang Rahmat Effendi (Pepen). Sepertinya PDI-P juga akan berpikir dua kali jika mendorong Tri maju pada Pilwalkot 2024 nanti,” ucapnya.
