” 33 DPD Partai Golkar menginginkan segera dilakukan munaslub karena bahlil lahadalia di anggap tidak merangkul semua golongan kali ini semua pengurus dpp partai golkar hanya orang-orang bahlil .

Selain itu orang-orang dekat bahlil yang menduduki kepengurusan di dpp partai golkar terlalu ugal-ugalan memaksakan kehendaknya, kami berharap sebagai kader muda segera dilakukan munaslub sekarang kepengurusan di daerah terkekang.

Baca JugaLaksanakan Mandat Kongres, Demokrat Jawa Barat Siap Konsolidasi Sukseskan Program Presiden PrabowoMinggu, 2 Maret 2025
Demokrat Jabar Komitmen Tegak Lurus Jalankan Prinsip SBY

Baca lagi : Bikin Masalah Terus, Keputusan UI Anulir Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Tepat

Dia menilai, ada satu sikap Bahlil yang semakin menimbulkan perasaan kader Golkar untuk menyegerakan Munaslub Golkar, yakni adegan Bahlil cium tangan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Joko Widodo.

Baca JugaNegara Dirugikan 1000 Triliun, Tim 8 Prabowo Desak Kejagung Usut Petinggi BUMNMinggu, 2 Maret 2025
Negara Dirugikan 1000 Triliun, Tim 8 Prabowo Desak Kejagung Usut Petinggi BUMN

Sebelumnya, beredar di aplikasi berbagi pesan Whatsapp pada Rabu 12 Februari 2025, gambar lima figur calon Ketua Umum Partai Golkar.

Baca juga: Bahlil Bungkam Disertasi Bodong, Politisi Golkar Mantan Napi Beri Pembelaan

Baca JugaBerbohong Buat Disertasi, Gelar Doktor Bahlil DibatalkanMinggu, 2 Maret 2025
Berbohong Buat Disertasi, Gelar Doktor Bahlil Dibatalkan Teropongistana.com Jakarta - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) merekomendasikan sanksi bagi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Hal tersebut karena ditemukannya beberapa pelanggaran disertasi program Doktor atau S3 sang Menteri. Diketahui bahwa Bahlil Lahadalia menjalani program Doktor di kampus Universitas Indonesia (UI). Akan tetapi, disertasi Bahlil dinilai bermasalah lantaran ditemukannya beberapa pelanggaran oleh DGB UI. Menurut keterangan risalah rapat tanggal 10 Januari 2025 yang tersebar di media sosial, disertasi Bahlil Lahadalia di SKSG UI terancam dibatalkan, 2/3. Selanjutnya,DGB UI merekomendasikan sanksi bagi Bahlil yakni diminta untuk wajib menulis ulang disertasu dengan topik baru sesuai standar akademik UI. "Atas temuan ini, DGB UI memberikan sanksi pembatalan disertasi dan wajib menulis ulang dengan topik baru sesuai standar akademik UI," tulis DGB UI dalam risalah rapat. Berdasarkan informasi, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran ditemukan dalam disertasi Bahlil Lahadalia dalam program Doktor (S3) di SKSG UI. Hasil temuaan DGB UI menyatakan bahwa pada proses penyusunan disertasi Bahlil ditemukan adanya unsur ketidakjujuran dalam pengambilan data, yang diperoleh tanpa izin narasumber. Selanjutnya ada temuan data dalam penelitian disertasi itu juga dinilai tidak transparan dalam penggunaannya. Selain itu, ditemukan adanya pelanggaran standar akademik dalam proses pembimbingan mahasiswa S3 di SKSG Bahlil Lahadalia. Di antaranya yakni adanya dugaan perlakuan khusus terhadap Bahlil dalam proses akademik. Yakni sang Menteri ESDM tersebut diterima dan lulus di kampus UI dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik. Serta adanya konflik kepentingan antara promotor dan kopromotor. Sehingga tak hanya bahlil, DGB UI pun merekomendasikan sanksi terhadap promotor dan kopromotor, juga pimpinan program studi yakni berupa teguran keras, larangan mengajar, hingga penundaan kenaikan pangkat. Hingga saat ini kasus pelanggaran disertasi Bahlil Lahadalia semakin disoroti, namun belum ada kieputusan dari rektor UI.

Muncul empat poster calon ketua umum partai golkar Kabinet Merah Putih, yakni Meutya Viada Hafid yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Digital.

Lalu Nusron Wahid yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Maman Abdurahman yang menduduki jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara satu nama lainnya adalah Bambang Soesatyo.

Baca JugaTambang llegal Pangkalpinang, Dugaan Dibekingi Oknum TNIMinggu, 2 Maret 2025
Tambang llegal , Dugaan Dibekingi Oknum TNI Pangaklpinang Teropongistana.com Jakarta - Aktivitas tambang ilegal (TI) semakin meresahkan warga di aliran Sungai Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Enam unit ponton TI telah beroperasi selama beberapa pekan tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang, meskipun warga telah melaporkan keresahan mereka. Kamis (27/2/2025). Keberadaan tambang ilegal ini dikhawatirkan merusak tanggul dan membahayakan rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya. "Ya, Bang, kami sangat resah dengan adanya TI ini. Kami khawatir rumah kami roboh akibat tambang tersebut. Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak Kelurahan Ketapang, tetapi hingga kini belum ada tindakan," ujarnya. Lebih lanjut, warga menyebut bahwa tambang ilegal ini diduga dikelola oleh seseorang bernama Supri Cs dan mendapatkan perlindungan dari seorang oknum TNI berinisial YS. Dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi aktivitas ilegal ini semakin menambah keresahan warga. Respons Kelurahan dan Satpol PP Dipertanyakan Menanggapi laporan warga, Lurah Ketapang, Daryansih, hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi oleh tim KBO Babel. "Waalaikumsalam, sudah dikonfirmasi," katanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, perangkat RT setempat menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan keluhan warga kepada kelurahan, yang kemudian meneruskannya ke Camat Pangkalbalam.  Camat dikabarkan telah mengirim surat ke Satpol PP Kota Pangkalpinang agar segera melakukan penertiban. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Satpol PP belum mengambil tindakan apapun. Lambannya respons aparat ini membuat warga semakin geram dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. "Kami hanya ingin keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai rumah kami roboh dulu baru ada tindakan," ujar seorang warga. Dugaan Bekingan Oknum TNI, Aparat Diminta Transparan Selain keresahan warga terhadap dampak lingkungan dan keamanan, muncul pula dugaan kuat bahwa aktivitas TI ini mendapat perlindungan dari oknum aparat.  Warga menyebut seorang anggota TNI berinisial YS yang diduga menjadi beking operasi tambang ilegal tersebut. Seorang aktivis lingkungan di Pangkalpinang mengecam dugaan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal ini. "Jika benar ada keterlibatan oknum aparat, maka ini harus diusut tuntas. Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan warga," tegasnya. Masyarakat berharap agar kepolisian dan institusi terkait segera melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal ini.  Jika benar adanya keterlibatan pihak tertentu, maka tindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelanggaran Hukum: Tambang Ilegal Harus Ditindak Tegas Keberadaan tambang ilegal di Sungai Pangkalarang bukan sekadar ancaman bagi lingkungan dan keselamatan warga, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, aktivitas ini melanggar beberapa regulasi, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 melarang setiap orang melakukan penambangan yang dapat merusak lingkungan tanpa izin yang sah. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Pasal 61 menyatakan bahwa setiap aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Tentang Larangan Tambang Pangkalpinang telah ditetapkan sebagai zona Zero Tambang, yang berarti tidak ada aktivitas pertambangan yang diperbolehkan di wilayah ini.  Aktivitas tambang ilegal yang terus beroperasi di daerah ini jelas bertentangan dengan aturan daerah. Dari aspek hukum, pihak berwenang seperti Satpol PP, kepolisian, dan TNI harus segera turun tangan untuk menertibkan tambang ilegal ini.  Jika tidak, hal ini akan menjadi preseden buruk yang dapat semakin memperparah praktik tambang ilegal di wilayah lain. Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas dari Aparat Warga Kelurahan Ketapang sudah cukup bersabar menunggu respons dari pemerintah dan aparat terkait. Namun, hingga saat ini, mereka masih belum melihat adanya tindakan nyata untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Banyak warga khawatir, jika tidak segera ditindak, mereka akan terpaksa turun langsung untuk menghentikan operasi tambang yang meresahkan ini. "Kami hanya ingin aparat melakukan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kami yang harus bertindak sendiri karena tidak adanya penegakan hukum," ujar seorang warga dengan nada kecewa. Pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menutup tambang ilegal di Sungai Pangkalarang. Jika tidak, bukan hanya lingkungan yang akan rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang akan semakin menurun.

Baca juga: Bahlil Bela Terkait Korupsi PT Pertamina, Warga Hanya Pelaku yang Mewajarkan Tindak Kejahatan

Orang-orang Bahlil di kepengurusan dpp partai Golkar banyak orang-orang yang tidak berproses dari nol yang tiba-tiba menduduki kursi DPP ini bahaya buat partai Golkar.

Baca JugaWamen Diana Didampingi Dirjen Cipta Karya Dewi Melakukan Kunjungan KerjaMinggu, 2 Maret 2025
Wamen Diana Didampingi Dirjen Cipta Karya Dewi Melakukan Kunjungan Kerja Teropongistana.com Humbahas - Wakil Menteri PU Diana didampingi Dirjen Cipta Karya Dewi melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung proyek Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) serta Food Estate di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Wamen Diana mengatakan, Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) merupakan program yang bertujuan menciptakan pusat budidaya dan pengembangan tanaman herbal dari berbagai daerah di Indonesia. "Tidak hanya berfokus pada produksi, TSTH2 juga dirancang untuk menjadi pusat penelitian berstandar internasional yang akan mengembangkan obat-obatan herbal berbasis riset ilmiah serta menjadi sumber bibit unggul untuk sektor pertanian, khususnya hortikultura, di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan", kata Wamen Diana. Kepala Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Sumatera Utara, Deva Kurniawan Rahmadi mengatakan, saat ini pembangunan Tahap II TSTH2 sudah rampung dikerjakan pada periode Jan -Des 2024 Kementerian PU DJCK melalui BPPW Sumut dengan total nilai 172 Milyar. Wamen Diana optimis sektor pertanian Indonesia akan mengalami peningkatan kualitas bibit yang signifikan, berkat penerapan teknologi genomic dalam proses pengembangannya. Teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan varietas tanaman unggul yang tidak hanya cocok dengan iklim lokal tetapi juga memiliki produktivitas dan ketahanan yang lebih tinggi. "Proyek TSTH2 merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, diharapkan dapat memperkuat daya saing pertanian Indonesia di pasar internasional, terutama dalam produksi herbal dan tanaman hortikultura berkualitas tinggi," tutup Wamen Diana.

Golkar Bukan milik Bahlil Lahadalia melainkan milik rakyat indonesia jadi jangan seenaknya. Kami berharap presiden prabowo tau misi rahasia Golkar di pimpin Bahlil lahadali, ungkapnya.