Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyebut bahwa kebijakan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Raja Juli Antoni yang telah memasukkan sejumlah kader PSI ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry And other Land Use( FOLU) Net Sink 2030. Menurut Jerry, Menteri KLHK Raja Juli Antoni gagal paham dan tidak sejalan dengan role model Prabowo Subianto.
“Menteri KLHK Raja Juli Antoni gagal paham dan selama ikut retret selama 10 hari tak menyimak apa yang dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kehutanan akan berubah menjadi Kementrian Solidaritas Hutan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, Senin (9/3/2025)
Lebih lanjut, kata Jerry, dengan kebijakan yang banyak memasukan kader PSI di KLHK, menurutnya mencoreng nama Presiden Prabowo Subianto. Kata Jerry tentu ini tindakan nepotisme dan kolusi terbesar di kementerian kehutanan.
“Menteri Raja Juli Antoni melakukan kesengajaan dengan mengangkat 11 kader PSI, dia telah melawan program efisiensi anggaran di Kemenhut,” ucap Jerry.
Jerry menyebut bahwa PSI merupakan partai gurem, meskipun kata Jerry partai tersebut milik Presiden Jokowi yang tak lolos senayan. Tapi, kata Jerry, partai tersebut sangat luar biasa karena bisa membagi-bagi jabatan di kehutanan.
“Sangat bahaya, jika ada 2 atau 3 kader PSI di kabinet Prabowo. Maka semua kader mereka akan duduk di Kementerian. Itulah kalau mengangkat Menteri bukan sesuai based competence (berdasarkan kompetensi) dan tak menguasai bidang yang dipimpinnya. Saya kira Presiden Prabowo bisa membatalkan 11 kader PSI di Kementerian Kehutanan,” jelas Jerry.
Sebelumnya sorotan juga datang dari Pengamat Kehutanan, Mr Mukhsin Nasir, dalam percakapannya dengan wartawan di Jakarta, Senin (10/03/2025). Menurut Mukhsin, munculnya berbagai kritik di media tentang kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan tamparan Presiden Prabowo.
“Kinerja Menteri Raja Juli Antoni dianggap hanya membawa misi kepentingan partai PSI di Kementerian Kehutanan,” ujar Mukhsin Nasir yang juga Sekjen MataHukum.
Dia menyatakan, tindakan Menteri Raja Juli inilah menjadi pemicu hebohnya pemberitaan di media, sebab jumlah jabatan di Kementerian Kehutanan menjadi jabatan titipan dari orang-orang partai PSI. Menurut Mukhsin Nasir, polemik yang terjadi saat ini adalah gambaran kinerja Menteri Raja Juli di mana publik buruk.
