Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta — Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011–2013, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menegaskan bahwa anggapan mengenai dualisme intelijen antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan BAIS TNI adalah pandangan yang keliru dan menyesatkan.
Menurut Ponto, pemisahan kewenangan antarlembaga intelijen bukanlah bentuk konflik internal, melainkan bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan nasional melalui pembagian fungsi yang spesifik. “Tidak ada satu pun norma dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa intelijen harus bersifat tunggal dan tersentralisasi,” ujarnya, Senin (12/5/2025).
Intelijen Berbeda Lembaga, Tapi Satu Tujuan
Ia menjelaskan bahwa setiap lembaga negara memiliki kebutuhan intelijen yang berbeda. BAIS TNI bertugas di ranah pertahanan, BIN berada di bawah Presiden untuk menangani intelijen strategis dan keamanan nasional, Polri memiliki Badan Intelijen Keamanan (BIK) untuk mendukung penegakan hukum, dan Kejaksaan memiliki JAMINTEL untuk intelijen yustisial.
“Ini bukan dualisme, melainkan keragaman fungsional dalam satu sistem keamanan nasional,” tambahnya. Ponto menegaskan bahwa masing-masing lembaga tidak bisa saling menggantikan peran satu sama lain.
Koordinasi Bukan Subordinasi
