18 Saksi Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina

4. AT – Karyawan PT JMN (Fungsi Operasi/Tender)

5. MR – Direktur PT Pertamina International Shipping (PIS)

Baca JugaDarurat Minuman Keras, APH Kabupaten Lebak Jangan MolorMinggu, 11 Mei 2025

6. AS – Tonnage Management PT PIS

7. AAHP – Price and Forecasting Direktorat Pemasaran & Niaga Pertamina (2016–2019), kini Manager Key Account PT PIS

Baca JugaLuar Biasa, Perum BULOG Kancab Lebak Sukses Mendukung Program Swasembada Pangan dan Petani TersenyumMinggu, 11 Mei 2025

8. TB – Manager Key Account PT PIS

9. FA – Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM

Baca JugaMatahukum Minta Kejagung Usut Dugaan Aliran Dana Suap Hakim di KemendagMinggu, 11 Mei 2025

Promosi Jadi Kajati DKI Jakarta, Matahukum Akan Surati KPK Terkait Patris Yusrian Jaya yang Sempat Diperiksa

10. OH – Direktur PT Triputra Energi Megatara (TEM)

11. YP – Manager Commercial PT Pertamina (2018–2019)

Baca JugaIsu Munaslub Kembali Mencuat, Kepemimpinan Bahlil di Golkar Dikecam Kader MudaMinggu, 11 Mei 2025

Jakarta, 11 Mei 2025 — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali mencuat di internal Partai Golkar. Sejumlah kader mulai mempertanyakan arah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang dinilai terlalu memprioritaskan orang-orang terdekatnya dalam struktur partai. Seorang tokoh muda Golkar berinisial RK, yang enggan disebutkan namanya secara lengkap, menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Bahlil. "Bahlil ini sudah tidak benar. Seolah-olah partai ini milik pribadi dan golongannya saja. Dikit-dikit masukkan orang dekatnya, sudah tidak sehat," ujar RK. RK menambahkan bahwa banyak kader muda yang merasa tidak lagi memiliki ruang untuk berpikir kritis dan berkontribusi secara sehat demi kemajuan partai. "Kalau punya pemikiran kritis, langsung dianggap melawan. Golkar sekarang seperti tersesat. Semua diganti sesuai keinginan Bahlil," tegasnya. Meski Bahlil membantah adanya wacana Munaslub, gelombang ketidakpuasan di tubuh partai terus menguat. Beberapa kader bahkan mulai menunjukkan sikap perlawanan secara terbuka. Isu lain yang turut memanaskan suasana adalah kabar bergabungnya Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, ke dalam Partai Golkar. Sejumlah kader menilai hal ini mencederai proses kaderisasi yang selama ini dijaga. "Golkar bukan lagi partai rakyat, tapi tempat elit. Masuknya Jokowi dan Gibran seolah menafikan proses yang harus dilalui kader lain. Gibran bahkan disebut-sebut sebagai 'anak haram demokrasi'," ucap sumber yang sama. Hingga saat ini, DPP Golkar belum memberikan pernyataan resmi terkait isu Munaslub maupun kabar bergabungnya Jokowi dan Gibran.

12. LSH – Manager Product Trading PT Pertamina (2016–2020)

13. AP – Manager Key Account (2018–2021), Direktur PT PIS

Baca JugaSaid Didu Kritik Ancaman Bahlil terhadap PTBA: “Hentikan Intervensi Merugikan BUMN”Minggu, 11 Mei 2025

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengkritik keras pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengancam akan mencabut izin usaha PT Bukit Asam (PTBA) jika tidak menjalankan proyek dimetil eter (DME). Menurut Said Didu, pernyataan tersebut mencerminkan bentuk intervensi pemerintah yang justru berpotensi merugikan BUMN. Ia menilai pendekatan koersif semacam itu tidak sehat bagi iklim usaha maupun kinerja jangka panjang perusahaan pelat merah. "Hentikan intervensi yang merugikan BUMN seperti dilakukan selama ini," tegas Said Didu melalui akun X (dulu Twitter) miliknya, @msaid_didu, pada Kamis (9/5/2025). Pernyataan Bahlil sebelumnya menyebut bahwa PTBA dapat kehilangan izin usaha jika tidak serius menjalankan proyek DME, yang digagas sebagai alternatif pengganti LPG impor dan bagian dari proyek strategis nasional. Namun, kritik bermunculan bahwa proyek DME dinilai belum sepenuhnya layak secara komersial, terutama tanpa dukungan insentif dan kepastian pasar. Said Didu mengingatkan bahwa keputusan bisnis BUMN seharusnya didasarkan pada analisis ekonomi, bukan tekanan politik. Ia pun meminta pemerintah untuk menghormati prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tidak menjadikan BUMN sebagai alat kepentingan sesaat.

14. ID – Manager Trading Analysis & Development (TAD) PT PPN (2021–2024)

15. NAL – VP Controller PT PPN

Baca JugaGolkar Kembali Alami Perang Dingin Internal, Intervensi Pemilihan DPD Jadi SorotanMinggu, 11 Mei 2025

Jakarta, 11 Mei 2025 — Partai Golkar kembali diguncang konflik internal yang mengarah pada perang dingin di tubuh partai. Kali ini, intervensi dalam pemilihan calon pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi menjadi sorotan, di mana disebut-sebut bahwa restu Ketua Umum Bahlil Lahadalia menjadi syarat utama dalam penentuan calon. Contoh paling mencolok terjadi di Jawa Timur, dengan munculnya nama Ali Mufti yang disebut-sebut terpilih berkat kedekatannya dengan Bahlil. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kekuasaan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu di dalam Golkar. "Golkar hari ini bukan lagi partai terbuka untuk semua golongan. Ini sudah menjadi milik kelompok Ketua Umum," ujar salah satu kader senior Golkar yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan di internal partai sudah tidak diterima lagi. Menurutnya, hampir seluruh sektor kepengurusan DPD di Indonesia kini telah mengalami kesalahan arah karena lebih mengutamakan loyalitas pribadi dibanding kapabilitas dan aspirasi kader daerah. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran sebagian kader terhadap arah kepemimpinan Golkar di bawah Bahlil Lahadalia, yang dinilai terlalu sentralistik dan tertutup terhadap perbedaan.

16. HW – SVP Integrated Supply Chain PT Pertamina

17. AS – Direktur Keuangan PT PPN

Baca JugaDana Hibah Diduga Diselewengkan, Status Oknum DPC Hanura Tolitoli Kini Naik ke Penyidikan KejaksaanMinggu, 11 Mei 2025

18. MN – Exxon Mobil Cepu Limited

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan dalam upaya penegakan hukum di sektor strategis energi nasional.

Baca JugaRapat Pengurus KADIN Indonesia, Bamsoet Ingatkan Maraknya Kriminalisasi InvestasiMinggu, 11 Mei 2025