Keempat, FPM menolak praktik komersialisasi lingkungan yang dilakukan oleh elite politik. Pembangunan ekonomi, menurut mereka, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan lingkungan.

Kelima, FPM mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan proyek pembangunan, guna mencegah terjadinya perizinan yang eksklusif dan tertutup.

Baca Juga GERAK 08 Banten Desak Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang, Minta Presiden Turun Tangan Selasa, 13 Mei 2025
Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Banten Melalui Perwakilannya, Mohamad Rohim, Menyampaikan Seruan Terbuka Kepada Aparat Penegak Hukum (Aph) Untuk Mengusut Tuntas Polemik Pagar Laut Di Pesisir Tangerang, Banten. Isu Ini Telah Menjadi Sorotan Publik Dan Mengundang Perhatian Luas Dari Masyarakat Banten Hingga Tingkat Nasional. “Kami Meminta Aparat Hukum Bersikap Transparan Dan Objektif Dalam Menyingkap Tabir Kasus Ini. Jangan Sampai Persoalan Yang Begitu Penting Ini Menguap Begitu Saja Atau Dijadikan Alat Kompromi Kepentingan,” Ujar Rohim Dalam Keterangan Tertulisnya, Selasa (13/5). Menurut Rohim, Masyarakat Banten Saat Ini Sudah Semakin Kritis Dan Tidak Mudah Dibungkam. Ia Menegaskan Bahwa Penanganan Kasus Pagar Laut Ini Harus Menjadi Perhatian Serius, Bahkan Hingga Ke Tingkat Istana Negara. “Kami Meminta Presiden Ri Turun Tangan Secara Langsung. Jangan Ada Intervensi Dari Pihak Manapun. Penegakan Hukum Harus Bersih, Tegas, Dan Menyeluruh,” Tegasnya. Gerak 08 Juga Menyerukan Agar Oknum-Oknum Yang Terlibat Dalam Praktik Ilegal Atau Pelanggaran Hukum Terkait Proyek Pagar Laut Tersebut Segera Ditangkap Dan Diproses Sesuai Hukum Yang Berlaku.

“Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan yang diambil lebih transparan dan akuntabel,” kata Asip.

Keberadaan Hotel Myze menjadi sorotan setelah Sumenep dilanda banjir dalam beberapa waktu terakhir. Proyek yang diduga dimiliki oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah—yang juga paman dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo—itu disebut-sebut berdiri di atas kawasan resapan air, sebagaimana dikonfirmasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Baca Juga Evaluasi FTA: Lima Menteri Warisan Jokowi Layak di-Reshuffle, Bahlil Lahadalia Paling Disorot Selasa, 13 Mei 2025
Evaluasi Fta: Lima Menteri Warisan Jokowi Layak Di-Reshuffle, Bahlil Lahadalia Paling Disorot

“Sumenep harus dibangun, tapi bukan dengan cara menghancurkan lingkungan. Tanah Madura bukan milik elite, melainkan warisan untuk generasi mendatang,” ujar Asip mengakhiri pernyataannya. (Red)