Redaksi 
Teropongistana.com Pandeglang – Program nasional “Penanaman 1 Juta Hektare Jagung” yang digulirkan pemerintah pusat dan dijalankan di Kabupaten Pandeglang menuai sorotan dari DPRD setempat. Mulyadi, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Komisi II Fraksi PKB, menilai program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama di Desa Mogana, Kecamatan Banjar.
“Lahan yang seharusnya ditanami jagung terlihat kosong. Ini sangat memprihatinkan. Apalagi kami dari Komisi II yang membidangi pertanian sama sekali tidak dilibatkan dalam prosesnya,” tegas Mulyadi lewat watssap pada Senin (9/6/2025).
Ia menambahkan, seharusnya lahan pertanian yang masuk dalam program pemerintah mendapat pengawasan ketat, termasuk dari unsur legislatif. Namun, menurutnya, selama ini tidak ada koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Ini preseden buruk bagi pemerintah Pandeglang. Kalau mitra kerjanya sendiri tidak dilibatkan dan ingin bekerja sendiri, patut dipertanyakan apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mulyadi.
Diketahui, lahan seluas 20 hektare di Desa Mogana tersebut sebelumnya dikuasai oleh PT Bibo dan disewa untuk penanaman pohon karet. Namun pada awal 2025, lahan itu dipinjamkan kepada Polda Banten untuk mendukung program penanaman jagung yang diluncurkan secara nasional pada Januari 2025.
Ironisnya, berdasarkan pantauan media di lapangan, lahan tersebut hingga kini terpantau kosong tanpa tanaman jagung. Umi, warga Kampung Pasir Awi, Desa Mogana, yang rumahnya sempat dikontrak oleh pengelola lahan, membenarkan kondisi tersebut.
