Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Kasus dugaan kriminalisasi terhadap Suhari alias Aoh terus jadi sorotan ke publik setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons surat permohonan perlindungan hukum dari Lembaga Masyarakat Sadar Penegakan Hukum Indonesia MSPI Thompson Gultom. Ia menilai penetapan tersangka terhadap Suhari oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya cacat prosedur dan tidak berdasar bukti kuat.
Suhari ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Budi yang menuduhnya telah menyebarkan pornografi dan melakukan pencemaran nama baik. Penetapan itu didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/4994/IX/2018, tanggal 18 September 2018, yang ditangani oleh Unit II Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tuduhan tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 45 ayat (1) dan (3) UU ITE serta Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi.
Namun, menurut Direktur MSPI, Thomson Gultom penetapan tersebut mengandung unsur kriminalisasi. “Kami menerima surat dari Kompolnas yang meminta dokumen pendukung atas dugaan kriminalisasi terhadap Suhari. Kami sedang siapkan seluruh bukti untuk diserahkan,” ujarnya, diterbitkan media ini Kamis, (25/6/2025).
Thomson menyebut, Suhari ditahan secara brutal selama enam hari di Rutan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sejak 2 hingga 8 November 2018, tanpa pemanggilan ahli ITE atau pendapat ahli pidana sebagaimana mestinya dalam kasus penyebaran konten digital. Padahal kata dia Suhari masih berada dalam program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Herdi Sibolga alias Acuan.
“Setelah LPSK mengirim surat resmi ke Kapolda, tiba-tiba penyidik melepaskan Suhari pada tengah malam 7 November. Anehnya, tak ada penjelasan. Suhari bahkan menolak keluar karena curiga atas keselamatannya,” terang Thomson.
Surat LPSK tersebut bernomor R-102/3.4/HMKS/LPSK/11/2018, yang meminta agar Suhari dilindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Setelah dibebaskan, Suhari hanya diwajibkan lapor dan proses hukum tidak berjalan hingga awal 2025.
