Teropongistana.com Jakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak dinilai telah kecolongan menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya kerugian negara Rp 8,3 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak.
Pernyataan itu dikatakan Sekjen MataHukum, Mr Mukhsin Nasir, kepada wartawan, Rabu (09/07/2025).
“Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum (APH), terutama Kejaksaan. Padahal, mereka (Kejari Lebak – red) kecolongan,” tegas Mukhsin Nasir.
“Berarti tidak jalan pengawasan Kejari Lebak selama ini terhadap PUPR, hingga ada temuan BPK itu,” tambah Mukhsin.

Sementara itu, Sekjen MataHukum, Mukhsin Nasir, menyayangkan adanya temuan tersebut. Padahal, sambung Mukhsin, sudah ada perjanjian kerja sama antara Kejari Lebak dengan Dinas PUPR Lebak beberapa waktu lalu.
Menurut Mukhsin, temuan BPK itu kan sangat besar nilainya, kenapa sampai bisa lolos terjadinya dugaan penyimpangan kerugian negara di PUPR Lebak




