Redaksi 
“Pernyataan Bupati itu justru cuci tangan, seolah dirinya tidak tahu. Kebijakan sebesar ini tidak mungkin tanpa sepengetahuan kepala daerah. Aksi demo penolakan sudah berlangsung lama, tapi respon baru muncul setelah gaduh,” ujarnya.
Sejumlah wartawan yang mencoba meminta klarifikasi langsung maupun melalui pesan WhatsApp mengaku tidak mendapatkan jawaban dari Ketua DPRD Pandeglang, H. Tb. A. Chatibul Umam, Diamnya Ketua DPRD dinilai mencerminkan sikap tidak peka terhadap keluhan warga yang tengah menyuarakan aspirasinya lewat aksi di jalanan.
“DPRD seharusnya berdiri di depan untuk menyampaikan dan memperjuangkan suara rakyat, bukan malah berdiam diri. Kalau terus bungkam, seolah-olah Ketua DPRD lebih memilih menjadi bawahan bupati, bukan wakil rakyat,” ungkap Egi.
“DPRD seolah bisu dan tuli. Demi proyek dan bagi-bagi kue APBD, mereka memilih diam. Jangan menumbalkan rakyat demi kepentingan pribadi,” tambah Egi.
Masyarakat berharap Pemkab dan DPRD membuka mata serta hati untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan ide dan gagasan, bukan menjadikan Pandeglang sebagai tempat pembuangan sampah.
