Redaksi 
Di samping itu ada edukasi karakter bagi siswa untuk terbiasa antri, jika MBG disajikan dalam bentuk prasmanan.
Gus Fadhil, panggilan akrab Mubarok ,menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merespons persoalan ini dengan cepat agar tidak jatuh korban yang lebih banyak.
Catatan redaksi, kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi hampir di semua daerah di seluruh Indonesia. Kasus-kasus ini menimpa ratusan hingga ribuan siswa dan beberapa kasus telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Dengan hadirnya program makan bergizi, peran dan tanggung jawab BPOM ikut bertambah karena harus melakukan inspeksi terhadap SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Awalnya tidak ada kewajiban inspeksi, tapi sekarang jumlah SPPG melonjak dari 190 menjadi 1.400, kemudian diperkirakan mencapai 7.000 pada Agustus, dan bahkan 30.000 pada akhir November atau Desember 2025.
Sementara dugaan korupsi yang melibatkan BGN terutama berkaitan dengan potensi pemotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan isu penyelewengan dana yang dilaporkan oleh mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah adanya korupsi dengan menegaskan sistem keuangan yang transparan melalui virtual account. Namun, KPK menerima informasi anggaran MBG diduga dipotong dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi dan meminta BGN segera menindaklanjuti secara preventif.
Pantauan media di lapangan, anggaran dari pemerintah sebesar Rp 15.000,- dipergunakan untuk menu sebesar Rp 10.000, sementara yang Rp 5.000 untuk operasional mitra.
Tentu ini pukulan berat buat Prabowo, apalagi anggaran yang diserap untuk program MBG ini tak main-main, yakni Rp 71 triliun pada 2025.
Pada 2026 anggaran MBG pun loncat jadi Rp 335 triliun, dengan begitu 82,9 juta siswa se Indonesia bisa terjangkau.
