Menurut Egi, rentetan kasus surat-menyurat ini memperlihatkan masalah tata kelola yang serius.

“Hari ini surat partai, kemarin surat kementerian untuk acara keluarga. Pola ini menunjukkan betapa tipisnya sekat antara kepentingan publik dan politik praktis, nanti minta maaf lagi lalu selesai” ujarnya.

Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi jalannya Kemendes. Audit publik terhadap implementasi Kepmendes 294 serta transparansi mekanisme rekrutmen pendamping desa disebut mendesak dilakukan.

“Kalau praktik seperti ini terus berulang, yang terkikis bukan hanya kontrak kerja pendamping, tapi juga wibawa negara di mata desa,” imbuhnya