Menurut Egi, rentetan kasus surat-menyurat ini memperlihatkan masalah tata kelola yang serius.
“Hari ini surat partai, kemarin surat kementerian untuk acara keluarga. Pola ini menunjukkan betapa tipisnya sekat antara kepentingan publik dan politik praktis, nanti minta maaf lagi lalu selesai” ujarnya.
Baca Juga
Kejati Banten Bekuk Johnny Kainde, Penipu Perusahaan JB Grup Milik Eks Bupati Lebak
Kamis, 18 September 2025
Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi jalannya Kemendes. Audit publik terhadap implementasi Kepmendes 294 serta transparansi mekanisme rekrutmen pendamping desa disebut mendesak dilakukan.
“Kalau praktik seperti ini terus berulang, yang terkikis bukan hanya kontrak kerja pendamping, tapi juga wibawa negara di mata desa,” imbuhnya
Baca Juga
Aepdinlan: Musprov Kadin ke VIII Jawa Barat digelar pada 14 hari sejak 17 September 2025
Kamis, 18 September 2025