Redaksi 
Teropongistana.com JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) membuka Kotak Pos Pengaduan Korban Mafia Pailit. Selanjutnya belakangan meningkat jumlahnya dengan melibatkan oknum Kurator/Pengurus (receiver) debitur serta Hakim Pengawas, yang dilakukan secara sistemik dalam satu kejahatan yang terorganisir, yang telah menimbulkan dampak merusak iklim dunia usaha.
IPW meminta Kabareskrim Polri memberikan perhatian serius secara khusus terhadap kasus penggelapan boedel pailit yang diduga dilakukan Ahmad Hidayat Mus, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dengan persangkaan secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 372 KUHP jo. 263 KUHP jo. 264 KUHP jo. 266 KUHP jo. Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. 55 KUHP Jo. 56 KUHP.
“Tersangka Ahmad Hidayat Mus, ternyata mantan narapidana yang berstatus residivis, lantaran dua kali terlibat kasus tindak pidana korupsi. Pertama, selaku mantan Bupati Kepulauan Sula telah divonis 6 (enam) tahun penjara, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3886 K/Pid.Sus/2019 tanggal 19 Desember 2019 terkait perkara korupsi Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Tanah pada Pemerintahan Daerah Kepulauan Sula. Kedua, telah divonis 4 (empat) tahun penjara, terkait korupsi pembangunan mesjid, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 489 PK/Pid.Sus/2021, “ ujar Sugeng Teguh Santoso, SH, Ketua IPW kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
IPW menghormati permohonan perlindungan hukum yang diajukan Ahmad Hidayat Mus kepada Kabareskrim Polri, tanggal 3 September 2025 untuk dilakukan Gelar Perkara Khusus, sebagai penggunaan haknya selaku tersangka.
“Akan tetapi mempertimbangkan latar belakang, dan profil tersangka sebagai mantan narapidana dengan status residivis, IPW meminta atensi pengawasan Kabareskrim Polri, terhadap kemungkinan terjadinya praktek mafia hukum yang bertujuan merintangi penyidikan (obstruction of justice), dengan memakai modus mengubah arah kebenaran perkara, melalui instrumen Gelar Perkara Khusus pada Biro Wassidik Barskrim Polri, sebagaimana yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat Pencari Keadilan,” tukasnya.
Menggelapkan dan Melego Boedel Pailit
