Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Ekesekutif Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, membahas kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana transfer ke daerah.
Dalam pertemuan tersebut, LMND menyoroti bahwa kebijakan pemotongan dana transfer tidak hanya berdampak pada pemerataan pembangunan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan politik di tingkat daerah. Pemotongan ini dapat menurunkan legitimasi kepala daerah karena banyak program prioritas dan janji kampanye yang sulit terealisasi akibat keterbatasan anggaran.
Ketua Umum LMND, Yoga Aldo Novensi, menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Pemotongan dana transfer ke daerah akan berdampak langsung pada layanan publik dan realisasi program pembangunan. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Yoga.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal LMND, Riski Oktara Putra, menambahkan bahwa persoalan pemerataan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) perlu menjadi perhatian serius.
“Selama ini, distribusi DBH masih timpang dan tidak selalu sejalan dengan kontribusi ekonomi daerah. Banyak daerah penghasil justru masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar dan layanan publik. Pemerintah pusat harus memastikan dana transfer benar-benar dikelola secara adil, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegas Riski.
